60 Persen Alokasi Anggaran Penanganan Jalan Tahun 2017 Untuk Wilayah Timur Indonesia

Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan 60 persen anggaran 2017 untuk penanganan jalan antar wilayah di wilayah Timur Indonesia , seperti Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaeni dihadapan Komisi V DPR RI saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah Ditjen Bina Marga TA 2017, di Jakarta, Rabu (27/7).

"Untuk distribusi alokasi program penanganan jalan antar wilayah Ditjen Bina Marga akan didistribusikan sebanyak 60 persen untuk wilayah timur Indonesia," tutur Hediyanto.

Hediyanto menjelaskan, pembangunan jalan difokuskan pada pemenuhan Renstra Kementerian PUPR yaitu sesuai direktif Presiden yang meliputi, antara lain, perbatasan dan Trans Papua. Secara garis besar, Hediyanto mencontohkan untuk Kalimantan adalah pembangunan jalan dan jembatan di perbatasan RI-Malaysia, sedangkan di Papua adalah pembangunan jalan Trans Papua yang meliputi Wamena-Hatema-Kenyam-Batas Mamugu serta pelebaran jalan menambah lajur di Manokwari-Maruni.

"Selain itu juga tentunya untuk mendukung pariwisata yaitu pembangunan jalan mendukung KSPN Raja Ampat, Jalan Lingkar Raja Ampat," tambah Hediyanto.

Diketahui bahwa Ditjen Bina Marga di tahun anggaran 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 42,14 triliun, sebanyak Rp 18,78 triliun diantaranya dialokasikan untuk preservasi jalan, Rp 3,97 triliun untuk preservasi jembatan, Rp 6,12 triliun untuk pembangunan jalan, Rp 3,68 triliun untuk pembangunan jembatan, Rp 973,5 miliar untuk pembangunanflyover/underpass/terowongan Rp 2,5 triliun untuk pembangunan jalan bebas hambatan dan Rp 36 miliar untuk dukungan jalan daerah. Sedangkan Rp 5,99 triliun sisanya untuk non fisik. (nrm)