Bank Dunia Dukung Pemerintah Indonesia Untuk Bangun Perkotaan Berkelanjutan

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan World Bank (Bank Dunia) menyelenggarakan diskusi  pembentukan Indonesia Sustainable Urbanization Multi Donor Trust Fund (IDSUN) untuk mendukung upaya dalam memenuhi tantangan urbanisasi berkelanjutan di Jakarta, Selasa (14/6). Pemerintah Swiss melalui Swiss Confederation pun telah berkontribusi terhadap Dana Perwalian (Trust Funds) yang nilainya mencapai US$ 13,5 juta untuk mendukungan Pemerintah Indonesia dalam menciptakan hidup lingkungan perkotaan yang lebih baik di kota-kota.

Sekretaris Jenderal PUPR, Taufik Widjoyono mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia bekerjasama dalam pembangunan perkotaan. Ia pun menyambut baik inisiatif Bank Dunia untuk membangun IDSUN demi mendukung kegiatan pemerintah melalui bantuan dan pembangunan kapasitas kegiatan teknis.

“Saya berharap dana ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan sebuah suite solusi kebijakan, penasihat, pembiayaan dan program untuk memenuhi tantangan urbanisasi berkelanjutan,” kata Taufik.

Selama beberapa dekade, dunia telah melihat peningkatan yang luar biasa dari penduduk kota. Saat ini, lebih dari setengah populasi dunia atau sekitar empat miliar orang tinggal di daerah perkotaan. Dengan meningkatnya populasi perkotaan mengharuskan pemerintah kota menyediakan layanan dasar dan prasarana yang memadai seperti air minum dan sanitasi.

Indonesia juga mengalami urbanisasi, dan Indonesia menjadi salah satu negara paling urban di Asia dengan penduduk perkotaan sekitar 130 juta jiwa. Meski perkotaan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional namun tren urbanisasi membawa beberapa implikasi karena investasi infrastruktur tidak terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Sehingga kemacetan lalu lintas, banjir, dan daerah kumuh dapat ditemukan di sebagian besar kota.

Untuk itu, Kementerian PUPR telah mengembangkan tindakan afirmatif untuk mendukung pembangunan perkotaan berkelanjutan yang menjamin keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Di sektor pemukiman, PUPR berupaya menyediakan pelayanan akses terhadap air bersih dan sanitasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Taufik menjelaskan, pemerintah berencana menyediakan 10 juta sambungan rumah (SR) yang terkoneksi ke jaringan perpipaan pada 2019. Selain itu, upaya untuk mengurangi kawasan kumuh yang mencakup lebih dari 38.000 hektar sedang dilakukan melalui perbaikan permukiman kumuh dan pembangunan rusunawa. Serta, mendukung program kota hijau yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak lingkungan lainnya dari pembangunan perkotaan. (ind)