BPIW Luncurkan Buku Terjemahan dari PBB Terkait Perencanaan Perkotaan
Surabaya - Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan dua buku terkait perencanaan perkotaan, pada saat Parallel Event tentang Inovasi Pembangunan Kota dan Wilayah Berkelanjutan di Surabaya, Rabu (27/7).
Buku yang diluncurkan disela-sela Preparatory Committee Meeting (PrepCom) 3 Habitat IIIUnited Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut, merupakan buku terjemahan dari buku yang dikeluarkan PBB. Dua buku tersebut berjudul “Perencanaan Kota untuk Para Pemimpin Kota” dan “Panduan Internasional tentang Perencanaan Kota dan Wilayah : Kumpulan Praktik-Praktik Inspiratif”.
Kepala Pengembangan Kawasan Strategis BPIW, Rezeki Peranginangin mewakili Kepala BPIW, Hermanto Dardak mengatakan bahwa buku-buku tersebut merupakan terbitan UN-Habitat tahun 2013. Ia menegaskan bahwa Kementerian PUPR sudah mendapatkan izin dari Secretary General of UN-Habitat untuk menerjemahkannya.
Menurut Rezeki, dua buku tersebut sangat penting sekali untuk disebarluaskan, terutama bagi pelaku pembangunan. “Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang konseptual dan praktis dalam merespon tantangan perkotaan yang semakin kompleks,” tuturnya.
Dengan begitu, lanjutnya, para pemimpin daerah dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan tata kelola kota yang baik, untuk mewujudkan kota cerdas berkelanjutan. Buku tersebut juga dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas, khususnya untuk kepala daerah di Indonesia, dengan belajar dari beberapa kasus penanganan permasalahan pada kota dan wilayah di dunia. Selain itu dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kepala daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan kota dan wilayah di Indonesia secara lebih inovatif dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Terkait pengembangan kawasan perkotaan, Rezeki mengatakan, ada beberapa konsep pengembangan yang dapat diimplementasikan di setiap Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yaitu network cities, kota cerdas berkelanjutan, kota aman, kota sehat, kota berkeselamatan, kota estetik, kota bersih, kota berkarakter, kota nyaman, kota produktif, kota efisien dan kota berkelanjutan ekologis.
Konsep network cities saat ini diterapkan di dalam WPS Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru, kota-kota pada WPS tersebut merupakan pusat-pusat pertumbuhan yang terkoneksi baik dari infrastruktur fisik yaitu jalan dan pelabuhan maupun infrastruktur Information technology (IT) yang memberikan layanan informasi dan komunikasi antar kota.
“Pada pengembangan kawasan perkotaan di Jakarta, misalnya, saat ini PUPR sedang mengembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan, yang terdapat pembangunan infrastruktur yang mendukung konsep tersebut seperti NCICD, sodetan Ciliwung, MRT Jakarta, interchange Semanggi dan jalan layang non tol Tanjung Priok,” tutur Rezeki.
Bupati Trenggalek, Emil Elestianto yang menjadi salah satu narasumber pada parallel event tersebut mengatakan bahwa keberadaan kota di dalam wilayah kabupaten merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan daya saing dan diversifikasi lapangan kerja, serta meningkatkan live ability wilayah kabupaten. “Pusat pertumbuhan baru akan dikembangkan di Pesisir Selatan Jawa Timur, termasuk Pacitan, Panggul dan Kota Pelabuhan Prigi,” ucap Emil.
Sekretaris Jendreal Eastern Regional Organisation for Planning and Housing (EAROPH), Norliza Hashim menambahkan bahwa untuk membangun perkotaan perlu perencanaan secara menyeluruh, terpadu dan melibatkan stakeholders, serta melakukan pembahasan untuk membentuk rencana dan kebijakan.
Sebelumnya, Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman mengatakan, terkait dengan pengembangan kawasan perkotaan, terdapat beberapa isu permasalahan perkotaan di Ternate saat ini, seperti keterbatasan lahan perkotaan, ketidakseimbangan pertumbuhan antara kawasan karena konsentrasi sentral jasa perdagangan dan permukiman hanya di pusat kota. Kemudian masih terdapat kawasan rawan bencana yang bersifat musiman, pengendalian ruang dan lingkungan, kesadaran masyarakat yang belum optimal dan belum adanya pemerataan pembangunan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah.
Diskusi yang dipandu moderator dari IAP/EUROPH, Bernardus Djonoputro ini juga menghadirkan narasumber lain seperti dari United Cities and Local Governments (UCLG) Asia Pacific Bernadia Irawati Tjandradewi, dan Kemitraan Habitat Imam S Ernawi.
Parallel Event tersebut diadakan oleh BPIW Kementerian PUPR bersama dengan EAROPH dan didukung oleh UCLG Asia Pasifik, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). (INI/Hen/InfoBPIW)
Download disini