Cipta Karya Gelar Workshop Sistem Informasi Pemprogaman Konreg 2016

Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar Workshop Sistem Informasi Pemprogaman Konsultasi Regional Tahun 2016, Senin (25/01/2016) di Jakarta.

Dalam sambutannya Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP), Dwityo A. Soeranto mengungkapkan, penyelenggaraan Konsultasi Regional (Konreg) tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Pada tahun 2016 ini, Konreg Kementerian PUPR akan diselenggarakan bersama oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). “Untuk memfasilitasi proses pembahasan rencana program tahun 2017, BPIW telah menyiapkan suatu aplikasi yang diharapkan dapat memudahkan proses diskusi dalam desk sekaligus memastikan adanya keterpaduan dukungan infrastruktur seluruh sektor pada kawasan-kawasan yang menjadi bagian dari wilayah pengembangan strategis yang telah ditetapkan,” tutur Dwityo. 

Dwityo menjelaskan, workshop ini bertujuan agar Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP Provinsi dapat memahami dan mengelola Sistem Informasi Pemrograman yang akan digunakan selama pelaksanaan pra Konreg berdasarkan data usulan program tahun 2017 yang telah disiapkan melalui aplikasi SIPPA. Direktorat KIP Ditjen Cipta Karya telah menyiapkan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPPA) sebagai sebuah sistem informasi yang mengintegrasikan proses perencanaan serta penyusunan program dan anggaran yang meliputi, identifikasi kebutuhan dan kelayakan, formulasi program dan kegiatan termasuk pembiayaan serta waktu pelaksanaan, sinkronisasi antar kegiatan, verifikasi kesiapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja melalui koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. 

“Dengan bersinerginya data usulan program tahun 2017 yang telah disiapkan melalui aplikasi SIPPA dengan sistem informasi pemrograman dalam penyelenggaraan Konsultasi Regional tahun  2016 ini, diharapkan akan lebih mengekfektifkan proses pembahasan usulan program tahun 2017 antara Ditjen Cipta Karya dan pemerintah provinsi dalam desk selama penyelenggaraan Pra Konreg tahun 2016,” kata Dwityo. 

Dwityo menambahkan, dalam workshop ini ada 4 poin penting yaitu, pertama Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019 telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017, sehingga program yang diusulkan harus secara efektif mendukung pencapaian target kinerja tersebut. Kedua, data memorandum program sebagai dokumen kesepakatan bersama harus dapat menginformasikan rencana program pembangunan infrastruktur permukiman tahun 2017 dan indikasi program untuk beberapa tahun mendatang termasuk pembiayaannya, sehingga komitmen pemerintah daerah untuk bersama-sama mendukung pencapaian target gerakan 100-0-100 menjadi sangat penting. Ketiga, data SIPPA masih menunjukkan adanya memorandum program yang belum diselesaikan , sehingga perlu dipercepat penyelesaiannya untuk mendukung kelancaran pembahasan usulan program tahun 2017 pada saat pra Konreg.  Dan keempat,Readness Criteria untuk tiap kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2017 wajib dipenuhi untuk memastikan proses lelang dan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan efektif.(ari)