Cipta Karya Konsolidasikan Penyiapan Data Tahun 2016

Konsultasi Regional Kementerian PUPR merupakan mekanisme untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program tahunan sebagai salah satu tahapan penyiapan program yang diselenggarakan guna mensinergikan sumber daya yang dimiliki Kementerian PUPR dan pemerintah daerah.

Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) Ditjen Cipta Karya Dwityo A. Soeranto menyampaikan, melalui konsolidasi tersebut diharapkan Ditjen Cipta Karya dapat menyiapkan rencana program  tahun 2017 dengan lebih baik melalui pembahasan dan penajaman bersama semua unit kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya.

“Setelah kita menyelesaikan proses perencanaan program tahun 2016, dengan diterbitkannya DIPA APBN tahun 2016, tanpa terasa kita akan memulai kembali proses penyiapan rencana program Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2017. Pada tahun ini, Pemerintah mempercepat proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 menjadi lebih awal dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” tutur Dwityo. 

Dwityo mengungkapkan, ada enam hal penting yang perlu diperhatikan yaitu, pertama, Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019 harus menjadi acuan bersama dalam menyiapkan usulan program Ditjen Cipta Karya pada tahun 2017 mendatang, termasuk sasaran kinerja untuk tiap output sesuai dengan target yang ditetapkan. Kedua, anggaran Ditjen Cipta Karya harus dialokasikan secara efisien, sehingga diharapkan dapat secara efektif mendorong pencapaian target-target rencana pembangunan nasional. Ketiga, kualitas infrastruktur yang dibangun harus diutamakan, sehingga dapat menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur terbangun agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keempat, paket pekerjaan yang telah mendapatkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) harus diprioritaskan, sehingga keberlanjutan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis dapat segera dituntaskan. 

Kelima, agenda-agenda Direktif Presiden dan hasil kunjungan lapangan Menteri PUPR harus menjadi prioritas yang musti diprogramkan, antara lain untuk pelaksanaan pengembangan 22 kawasan industri prioritas, pengembangan 16 kawasan strategis nasional, pengembangan 7 kawasan nelayan prioritas, pembangunan 7 pos lintas batas negara serta 9 lokasi kawasan permukiman di perbatasan, serta penanganan kawasan kumuh perkotaan prioritas di 15 kabupaten /kota. Dan keenam, kesiapan program Ditjen Cipta Karya yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang harus diperhatikan, agar dapat dilelangkan lebih awal dan pelaksanaan konstruksinya juga menjadi lebih berkualitas. 

“Saya mengharapkan melalui konsolidasi ini, kita dapat menyiapkan rancangan program Ditjen Cipta Karya tahun 2017 dengan lebih baik menjelang Konreg Kementerian PUPR,” tutup Dwityo. (Krisna Randal_Bali/ari)