Data Perumahan BPS Harus Dijadikan Acuan

Jakarta – Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin mengingatkan kepada semua pihak yang terkait dengan pembangunan perumahan agar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dijadikan sebagai acuan. Berdasarkan data BPS pada 2015 lalu kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan mencapai 11,4 juta unit atau menurun dari 2010 yang mencapai 13,5 juta unit.

“Masalah data perumahan yang pasti harus mengacu pada hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS pada 2015 lalu yakni backlog perumahan sekitar 11,4 juta unit rumah. Jadi data itu yang kita pakai sekarang,” ujar Syarif saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Kerangka Pengelolaan Lingkungan Dan Sosial (ESMF) Kerangka Pengelolaan Lingkungan Dan Sosial (ESMF) Program Nasional Perumahan Terjangkau (NAHP) di Hotel Ambhara, Jakarta, Kamis (13/10).

Syarif menyampaikan, adanya kesepakatan data yang digunakan nantinya, akan berpengaruh pada program perumahan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Karena itu di lapangan tidak boleh ada perbedaan data terkait masalah perumahan mengingat hasil pendataan BPS juga diperoleh dari sensus,” ujarnya.

Selama lima tahun terakhir, diperkirakan jumlah suplai pembangunan rumah per tahun hanya sekitar 400.000 sampai 500.000 unit rumah. Padahal kebutuhan rumah bagi masyarakat per tahun sekitar 800.000 unit rumah.

“Melalui Program Satu Juta Rumah kami ingin agar suplai perumahan minimal satu juta unit untuk mengejar backlogperumahan yang terus naik seiring pertumbuhan penduduk. Apalagi diperkirakan saat ini penduduk Indonesia mencapai angka 65 juta keluarga. Tentunya kebutuhan rumah akan semakin meningkat pula,” katanya. (Ris/Kompu Penyediaan Perumahan)