Dibutuhkan Komitmen Pemda dalam Program Hibah Sanitasi Berbasis Output Target akses 100% sanitasi l
Target akses 100% sanitasi layak pada tahun 2019 membutuhkan pendanaan sebesar Rp 270 Triliun. Kemampuan APBN untuk mendanai target tersebut sekitar 20%, sedangkan maksimal dari APBD diperkirakan maksimal hanya sebesar 21%. Pada akhirnya harus mendorong sumber-sumber lain dari masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional maupun internasional. Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M. Maliki Moersid saat program Ensikla di Kompas TV Jakarta, Selasa (19/05/2015).
Maliki menjelaskan, untuk mewujudkan komitmen ini, Pemerintah Indonesia mendapat dukungan dari Pemerintah Australia melalui Kemitraan Australia-Indonesia dalam sektor pembangunan sanitasi. Wujud dukungannya adalah dana sebesar AUD 240 juta untuk air minum dan sanitasi. “Kami dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR akan memfasilitasi Pemda untuk pembangunan fisik sarana IPAL dan IPLT dan juga akan ada pembinaan kelembagaan sehingga akan menghasilkan operator yang baik untuk mengoperasikannya. Untuk sanitasi, sebesar AUD$ 90 juta yang terdiri dari program hibah air limbah berupa pembangunan sarana pengolahan air limbah skala kota (City Sewerage) dan pembangunan sarana pengolahan infrastruktur skala kawasan (sAIIG),” tutur Maliki.
Maliki menambahkan, dengan memiliki sarana sanitasi yang lebih baik, diharapkan daerah akan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungannya serta dapat membawa dampak positif terhadap tingkat perekonomiannya.
Sementara perwakilan Kemitraan Australia-Indonesia Dalam Sanitasi Jim Coucouvinis mengatakan, program sanitasi dalam kemitraan Australia dan Indonesia ini merupakan program inovatif yang dilaksanakan dalam mekanisme hibah berbasis hasil atau output-based aid mechanism yang memungkinkan masyarakat luas menerima manfaat dari infrastruktur yang dibangun dan menjamin keterlibatan serta kontribusi Pemda secara langsung sehingga terwujud rasa memiliki yang yang kuat atas infrastruktur yang dibangun.(bns)
