Dirjen Cipta Karya : Kinerja Harus Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Biaya

Direktorat Jenderal Cipta Karya menggelar Rapat Kerja Evaluasi Tengah Tahun Ditjen Cipta Karya TA. 2017 di Jakarta, Senin (17/7). Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan, kinerja capaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya sangat tergantung oleh kinerja pelaksanaan kegiatan pada setiap Satker yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

”Satker dan PPK memiliki peran yang sangat besar dan merupakan ujung tombak dari Ditjen Cipta Karya. Oleh karena itu, diharapkan kinerja harus tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya,” ujar Sri Hartoyo.

Sri Hartoyo menjelaskan, fokus pembangunan untuk tahun 2018 yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” atau dengan kata lain adalah memprioritaskan belanja pemerintah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Kebijakan pembangunan untuk tahun 2018 adalah mendukung 4 dari 10 prioritas nasional, yaitu perumahan dan permukiman, pembangunan wilayah, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, serta penanggulangan kemiskinan, memulai dan menyelesaikan proyek strategis nasional dan proyek prioritas lainnya, melanjutkan pekerjaan yang sudah committed (MYC dan PHLN) dan rounding-up (penuntasan), melanjutkan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat atau kerakyatan seperti Pamsimas, KOTAKU, Sanimas, dan PISEW. 

“Kita harus belajar dari tahun 2017, pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2018 harus lebih siap dan lebih cepat,” imbau Sri Hartoyo.

Sri Hartoyo menambahkan, dari total kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. 31,3 triliun, pagu indikatif untuk tahun 2018 yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 15,9 triliun. Untuk itu, Ditjen Cipta Karya memiliki kebijakan prioritas program diantaranya, Direktif Presiden, kegiatan strategis Kementerian PUPR, kegiatan MYC dan PHLN, kegiatan prioritas usulan eksternal, arahan keterpaduan sektor, serta pemenuhan Renstra/RPIJM.

“Agar semua dapat bekerja lebih fokus dan lebih baik, jangan ada yang melakukan penyimpangan penggunaan anggaran negara, jangan ada yang bertindak atur mengatur rekanan. Selain itu juga harus menjaga integritas dan loyalitas kita untuk Kementerian PUPR,” harap Sri Hartoyo. (bns)