Tangerang – Pemerintah Indonesia memiliki 21 prioritas nasional dan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan fokus pada enam prioritas nasional dari 13 prioritas nasional yang terkait dengan Kementerian PUPR. Enam prioritas nasional yang menjadi fokus Ditjen Bina Konstruksi antara lain yaitu revolusi mental, peningkatan iklim investasi, antar kelompok pendapatan, daerah perbatasan, kawasan industri/Kawsan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan pariwisata.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib pada acara Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Ditjen Bina Konstruksi Tahun 2017 di Tangerang, Kamis (14/7) menegaskan bahwa masing-masing satuan kerja (satker) harus dapat mempersiapkan rencana kerja termasuk sasaran, indikator target dan lokasi sesuai dengan pengelompokan tersebut.
Anggaran DJBK pada 2017 nanti harus bermanfaat, terutama prioritas dalam menunjang pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) program rencana strategis (renstra) DJBK. Dirjen Bina Konstruksi pun pada kesempatan tersebut juga mengingatkan kepada para pejabat di DJBK, agar menggunakan anggaran yang berorientasi pada rakyat dan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
"Tidak berdasarkan money follow function tetapi money follow program priority, sehingga tidak semua tugas dan fungsi diberikan anggaran secara merata, selain itu kita coba pangkas program yang kurang dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat,” tuturnya.
Direktorat dan balai-balai harus bersinergi untuk mendorong percepatan kesiapan provinsi dalam melakukan pembinaan konstruksi. Karena proporsi alokasi kegiatan di pusat akan berkurang, dan Pembina Jasa Konstruksi Daerah (Binjakonda) di provinsi semakin besar.
Provinsi yang berkinerja baik dalam melakukan pembinaan konstruksi dapat diusulkan untuk menjadi satker dengan alokasi lebih besar, sebaliknya bagi provinsi yang kinerjanya kurang baik, dipertimbangkan untuk dilaksanakan sementara oleh balai.
Beberapa hal lain yang ditekankan Yusid pada kesempatan tersebut diantaranya tentang pemanfaatan dan evaluasi Mobil Training Unit (MTU), selain itu kerjasama dengan SMK/Politeknik/Perguruan Tinggi harus dilanjutkan dan konkrit. Kemudian balai harus dimanfaatkan dengan lebih optimal, serta Training of Trainer (TOT) dan On the Job Training terus ditingkatkan dan pemanfaatan sistem informasi/database terus di update. (dn)
Download disini