Ditjen Penyediaan Perumahan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2016

Jakarta - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2016 yang telah berjalan hingga Juli ini. Kegiatan evaluasi ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Program Satu Juta Rumah sehingga hasil pembangunannya bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana pekerjaan pembangunan baik fisik maupun penyerapan keuangan bisa terlaksana tepat waktu, karena masyarakat sangat menanti hasil pembangunan Program Satu Juta Rumah di lapangan,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin saat memberikan pengarahan kepada para Kepala Satker pusat maupun Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dalam kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran 2016 di Hotel Ambhara, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Satker pusat maupun SNVT dari seluruh wilayah Indonesia serta perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

Syarif mengatakan, evaluasi ini diharapkan juga dapat memacu kinerja satuan kerja yang ada di pusat maupun SNVT Penyediaan Perumahan yang ada di daerah, sehingga pembangunan fisik di lapangan dapat sesuai dengan penyerapan anggaran yang ada. “Tinggal lima bulan lagi masa pelaksanaan pembangunan fisik. Kita harus bisa mengejar ketertinggalan pembangunan fisik di lapangan,” ucapnya.

Syarif mengakui bahwa dalam pembangunan rumah terkadang masih banyak menemui kendala seperti ketidaksiapan lahan, turunnya hujan yang tidak menentu, serta faktor waktu seperti adanya libur panjang yang berpengaruh pada tidak efektifnya pekerjaan tukang bangunan di lapangan. Untuk itu, dirinya meminta agar para Kepala Satker bisa melakukan manajemen waktu sesuai kontrak kerja yang ada serta melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan dengan baik.

“Keberhasilan kita tidak hanya dilihat dari hasil pembangunan fisik saja tapi jangan lupakan masalah administrasi seperti perizinan, sertifikat dan yang paling penting bagaimana kepenghunian pasca pembangunannya,” katanya.

Kepala Bagian Keuangan Ditjen Penyediaan Perumahan, Sumadiyono mengatakan, tujuan kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi progress capaian keuangan dan fisik. Serta menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan, guna mencari solusi penyelesaian permasalahan tersebut sehingga pelaksanaan anggaran dapat mencapai target yang ditetapkan.

“Kami berharap pelaksanaan anggaran tahun ini bisa tepat waktu dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku,” ujarnya. (Ris)