DJBK Libatkan Stakeholder Susun KPBK Pekerja Konstruksi

Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melibatkan para stakeholder untuk menyusun Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) bagi pekerja konstruksi. Penyusunan KPBK tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi karena saat ini masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten.

Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi DJBK, Masrianto di Jakarta, Senin (29/8) mengatakan bahwa peran aktif stakeholder akan menghasilkan masukan dan informasi yang berkualitas, sehingga nantinya dapat digunakan DJBK sebagai acuan dalam menyusun materi pelatihan.

"Sebagai pengemban tugas pembinaan kompetensi tenaga kerja konstruksi, DJBK melalui Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi bertugas menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dilengkapi dengan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK),” katanya.

Terkait dengan penyusunan KPBK sebagai kelengkapan dari SKKNI, DJBK memfasilitasi kebutuhan penyusunan SKKNI yang diperlukan oleh asosiasi profesi, direktorat teknis atau industri yang terkait dengan sektor jasa konstruksi.

Masrianto menyampaikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8/2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, maka DJBK melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyusun KPBK pekerja konstruksi yang mencakup, Quantity Surveyor, Pelaksana Pekerjaan Jalan, Pelaksana Bangunan Irigasi, Operator Excavator, Juru Gambar Arsitektur dan Teknisi Fire Alarm. Serta mengundang narasumber dari stakeholder atau pemangku kepentingan konstruksi seperti perwakilan dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR, akademisi, perwakilan dari pelaku usaha, dan praktisi bidang jasa konstruksi. (dn)