Indonesia dan Timor Leste Kerjasama Pembangunan Infrastruktur

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sepakati Program dan Kegiatan Dukungan untuk Pembangunan Infrastruktur Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Minutes of Meeting antara Kementerian PUPR RI dan Kementerian PU, Transportasi dan Komunikasi (PUTK) RDTL.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan 26 Agustus 2016 di RDTL oleh Sekretaris Jenderal Kemeterian PUPR RI Taufik Widjoyono dan Direktur Jenderal PU Kementerian PUTK RTDL Jose Gaspar R C Piedede. “Kegiatan ini sebagai tindak lanjut MoU kerjasama infrastruktur pada 22 Maret 2011 dan Minutes of Discussions antara kedua Menteri pada 10 April 2015,” tutur Taufik saat ditemui baru-baru ini.

Taufik menyampaikan bahwa sejak 2011, Kementerian PUPR melalui kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama infrastruktur maupun skema kerjasama triangular, telah mendukung pengembangan infrastruktur Timor Leste melalui program-program capacity building, baik dalam bentuk kegiatan pelatihan, pengiriman tenaga ahli, pemagangan, dan lainnya.

“Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan dan melanjutkan berbagai kerjasama yang sejauh ini telah berjalan dengan baik, dengan mengedepankan aspek kesetaraan, timbal balik, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang juga didasarkan atas semangat persahabatan kedua negara,” kata Taufik.

Substansi Minutes of Meeting ini dirumuskan dan dibahas bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan dari pihak Timor Leste. Kerjasama di dalam Minutes of Meeting ini meliputi kerjasama di bidang cipta karya, penyediaan dan pembiayaan perumahan, penelitian dan pengembangan (riset), pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan wilayah.

“Indonesia dan Timor Leste akan terus melanjutkan komitmen kerjasama di bidang infrastruktur. Pada 10 Mei 2016, kedua belah pihak telah menyepakati upaya penanganan kondisi Jembatan Motamasin yang terletak di perbatasan kedua negara. Pemerintah Timor Leste akan mendanai pembangunan Jembatan Bailey sebagai jembatan sementara di 2016. Sementara Pemerintah Indonesia akan mendanai tahap Detail Engineering Design di 2016, dan tahap konstruksi jembatan permanen pada tahun 2017,” tuturnya.

Taufik berharap agar implementasi kerjasama yang tertuang dalam Minutes of Meeting dapat segera ditindaklanjuti oleh tim teknis kedua kementerian, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, 2017, dan selanjutnya.

“Diharapkan pula agar kerjasama antara Kementerian PUPR RI dan Kementerian PU, Transportasi dan Komunikasi Timor Leste dapat terus berjalan dengan baik, sukses dan semakin meningkat di masa mendatang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia-Timor Leste,” tutup Taufik. (nrm)