Infrastruktur Merupakan Kunci Untuk Memperkuat Pancasila
Jakarta - Infrastruktur adalah kunci utama untuk memperkuat negara Pancasila. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soedjono dalam acara dialog Kompasiana Nangkring bertema "Pembangunan Infrastruktur Indonesia Sentris" yang juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Ellen Tagkudung di Jakarta, Selasa (31/5).
“Konstitusi sudah mengamanatkan kita untuk membangun, tidak memilih-milih (daerahnya), setiap daerah atau wilayah mempunyai karakter sendiri-sendiri, keunikan sendiri-sendiri,” kata Nusyirwan.
Dalam pembangunan infrastruktur, Nusyirwan mengatakan bahwa dalam membangun infrastruktur di Indonesia, tidak bisa membandingkan dengan negara lain seperti Singapura ataupun Uni Eropa, karena situasi di Indonesia cukup kompleks, menyangkut geografis, lingkungan geologisnya termasuk jumlah penduduknya.
“Masing-maisng pulau, apalagi yang besar-besar di Indonesia itu memiliki karakternya sendiri-sendiri, dalam persoalan air, untuk membackup ketahanan pangan, kita tidak bisa menyamakan kondisi pulau Jawa dengan NTT,” ucapnya.
Untuk itu pembangunan tol laut yang bangun oleh pemerintahan Joko Widodo saat ini dinilainya sudah tepat, karena sesuai dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau. Nusyirwan juga mengapresiasi pembangunan jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur permukiman dan perumahan yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Meski begitu dirinya berharap agar pemerintah lebih memperhatikan lagi persoalan sumber daya air, termasuk juga air minum agar lebih difokuskan kembali. “Air adalah salah satu ukuran MDG’s, di kita pemerintah daerah masih menilai bahwa ukuran kemajuan adalah hanya urusan jalan dan jembatan saja, yang kasat mata. 90 persen usulan pemerintah daerah ke Kementerian PUPR masih berupa jalan dan jembatan,” tutur Nusyirwan.
Nusyirwan menilai bahwa persoalan air adalah ukuran sebuah kualitas hidup masyarakat, sebagai negara tropis yang dilimpahi sungai, Nusyirwan meminta agar persoalan air ini lebih dikedepankan.
Dalam menghadapi persoalan air ini, Kementerian PUPR sudah mempunyai strategi untuk menghadapi persoalan pembangunan infrastruktur penyediaan air di daerah, yaitu melalui Sistem Pengelolan Air Minum (SPAM) Regional disamping dimulainya pembangunan 49 waduk baru.
Menteri Basuki mengatakan, strateginya tidak setiap kabupaten membangun SPAM, tapi regional. Contohnya, SPAM Regional Kartamantul yang melayani Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Satu sumber air untuk tiga kabupaten, jadi tidak dikavling-kavling (oleh satu kabupaten).
Pembangunan SPAM Regional Kartamantul diantaranya berupa pembangunan konstruksi IPA dengan kapasitas 200 liter per detik, pembangunan reservoir dengan kapasitas 2.000 meter kubik yang dapat meningkatkan cakupan pelayanan air minum sebesar 16.000 sambungan rumah atau setara 80.000 jiwa.
“Kita juga bangun di Kalimantan SPAM Banjarbakula yang terdiri dari Banjarmasin, Banjar Baru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Tanah Laut. Ada juga Petanglong yaitu Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan,” tutur Menteri Basuki.
Untuk diketahui juga bahwa belum lama ini Kementerian PUPR bersama dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Walikota sepakat mendukung pengembangan tiga unit SPAM Regional di Provinsi Jawa Tengah. Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh Dirjen Cipta Karya, Andreas Suhono dan Dirjen Sumber Daya Air, Mudjiadi dari Kementerian PUPR dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Bupati dan Walikota terkait.
Ketiga SPAM Regional tersebut adalah SPAM Regional Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Purworejo), SPAM Regional Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan kabupaten Pekalongan) dan SPAM Regional Wosusokas (Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar dan Kota Surakarta). (nrm)
Download disini