Kebutuhan Anggaran Infrastruktur Bidang PUPR 2015-2019 Mencapai Rp. 931 Triliun

       Kebutuhan pendanaan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didalam rencana strategis lima tahun Kementerian PUPR (Renstra 2015-2019) mencapai Rp931 Triliun, namun pemenuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMN 2015-2019 hanya sebesar Rp659 Triliun. “Alokasi anggaran Kementerian PUPR bila sesuai RPJMN sebesar Rp130 Triliun per tahun, namun kita belum bisa mencapai itu” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono dalam diskusi pagi yang diselenggarakan oleh PT. SMI dan Harian Jakarta Post di Hotel Mulia, Jakarta (30/9). Diskusi yang mengangkat tema “Infrastructure : Rethinking Bureaucracy and The Legal/Policy Framework” dihadiri diantaranya oleh perwakilan dari  Kementerian Keuangan, Bappenas, PLN, Bupati Bantaeng, Walikota Bogor dan Pengusaha.

Dalam diskusi tersebut, Bupati Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, M. NUrdin Abdullah mengemukan bahwa ketersediaan infrastruktur menjadi faktor penting untuk menarik investasi di daerah disamping kemudahan perijinan. Hal tersebut juga diakui oleh Walikota Bogor Provinsi Jawa Barat, Bima Arya bahwa kebutuhan infrastruktur transportasi yang memadai dibutuhkan Kota Bogor yang banyak dilewati komuter dari Kabupaten sekitarnya dan warga Jakarta ketika akhir pekan.   

Sementara itu terkait penunjukan Pemerintah kepada BUMN untuk mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur dibandingkan dilelang kepada swasta seperti penunjukan BUMN PT. Hutama Karya untuk menggarap proyek pembangunan jalan tol trans Sumatera, Taufik Widjoyono mengatakan hal tersebut diperlukan karena ruas tol tersebut meski layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial. “Kita belajar dari kesalahan pembangunan tol trans Jawa, untuk tol trans Sumatera kita gunakan instrument penanaman modal negara (PMN) di BUMN.” Kata Taufik. Menurutnya dengan uang misalnya sebesar Rp10 Triliun jika diberikan kepada Kementerian PUPR hanya akan menjadi jalan misalnya saja sepanjang 10 Km, namun bila dijadikan PMN kepada BUMN dapat menjadi jalan sepanjang 50 Km.    

Pilihan untuk menunjuk PT. Hutama Karya yang belum go public untuk membangun tol trans Sumatera, menurut Taufik menjadi keuntungan karena bila BUMN sudah go public seperti PT. Jasa Marga, maka intervensi pemerintah yang terlalu besar akan berpengaruh terhadap padangan para pemegang saham.

Mengenai progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR Tahun 2015, hingga hari ini mencapai 40,4%. “Padahal awal Oktober besok, target kita sebesar 44%. Untuk mencapai target penyerapan diantaranya dilakukan dengan menambah personil dan alat dilapangan dan jam kerja 7 hari seminggu dengan 2 waktu kerja (shifting). Ini penting karena penyerapan 1 persen sama dengan Rp1,1 Triliun” tambahnya.(gus)