Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan Rp 126,18 triliun dalam Rencana Anggaran dan Belanja Negara tahun 2016. Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, (9/6) di Jakarta. “Anggaran tahun 2016 yang kami usulkan Rp 126 triliun, sebelumnya pada sidang kabinet, dari Kementerian Keuangan kita indikasinya Rp 102 triliun. Selanjutnya kami mengusulkan tambahan karena banyak yang sudah multiyear contract. Untuk proyek-proyek baru kita minta tambah Rp 15 triliun dan dari Kementerian Keuangan ada cadangan tambahan lagi Rp 8 triliun, sehingga totalnya Rp 126 triliun,” kata Basuki.
Basuki mengatakan, alokasi anggaran terbesar masih diarahkan untuk program penyelenggaraan jalan yaitu sebesar Rp 55,6 triliun yang terdapat di Ditjen Bina Marga. Sedangkan lainnya, usulan penyesuaian Pagu Indikatif 2016 Kementerian PUPR, akan digunakan untuk menunjang berjalannya beberapa pekerjaan lainnya. Diantaranya, meliputi program pengelolaan sumber daya air, program penyelenggaran jalan. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, kemudian program pengembangan perumahan untuk rakyat. Ditemui usai rapat kerja tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan, bahwa alokasi anggaran lainnya adalah untuk program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) untuk bendungan irigasi dan lain-lain ada Rp 35,5 triliun. “Selanjutnya, program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman oleh Ditjen Cipta Karya Rp 21,6 triliun, untuk pengembangan Perumahan oleh Ditjen Penyediaan Rumah Rp 10triliun," papar Taufik.
Sementara itu dari data yang terhimpun diketahui anggaran untuk Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan Rp 581,85 miliar, Program Pembinaan Konstruksi Rp 681,93 miliar, Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 568,31 miliar, Program Penelitian dan Pengembangan Rp 552,03 miliar, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 493 miliar, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya di Kementerian PUPR Rp 190,56 miliar, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR Rp 245,03 miliar dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilkitas Aparatur kementerian PUPR Rp 105,81 miliar.
Sedangkan, saat ditanya tentang bagaimana persiapan arus mudik, Basuki mengatakan bahwa, untuk arus mudik misalnya saja jalur Cikopo-Palimanan yang rencananya akan diresmikan pekan depan. “Mudah-mudahan kami bisa membantu atau melayani para pemudik lebih baik, setidaknya bisa sedikit mengurangi beban arus lalu lintas khususnya di Pantura”, tutur Basuki. (nrm/iwn)