Kementerian PUPR Berkomitmen Kembangkan Kota Cerdas Berkelanjutan
Surabaya - Pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan salah satu pilar pembangunan perkotaan yang sangat penting di Indonesia untuk merespon tantangan urbanisasi dengan berbagai kompleksitas permasalahannya. Pada saat ini kurang lebih 53 persen penduduk Indonesia bermukim di kawasan perkotaan, artinya telah berkembang enam kali lipat dari awal tahun 1970-an.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak pada kegiatan “Goesmart 2016” di Surabaya, Kamis (21/7) mengatakan bahwa Kota Cerdas Berkelanjutan pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan ruang perkotaan yang berkualitas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
Event internasional yang bertema “Smart City Forum Advancing Society” tersebut diselenggarakan oleh Smart Indonesia Initiative (SII). Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari beberapa kalangan seperti dari akademisi, perusahaan BUMN, pemerintah daerah, dan pihak swasta.
Untuk itu, lanjut Dardak, kawasan perkotaan perlu memiliki 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan 20 persen jalan dan pedesterian, dan pengelolaan sampah yang baik. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang perkotaan yang indah, bersih, berkarakter, dan nyaman.
Selain melayani sistem internal, Kota Cerdas Berkelanjutan juga bertujuan untuk melayani sistem eksternal wilayah yang lebih berdaya saing, produktif dan efisien sehingga membentuk jejaring kota-kota yang saling terkoneksi satu-sama lain.
Pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan tentunya tidak hanya pada tataran konsep, namun Kementerian PUPR telah memulai berbagai inisiatif dan kegiatan-kegiatan yang konkrit. Secara garis besar, inisiatif tersebut terdiri dari delapan atribut pengelolaan Kota Cerdas Berkelanjutan, yakni smart developmant planning and design, smart open space, smart water, smart waste, smart building, smart energy, smart building and construction, dan smart community.
Menurut Dardak, Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk menerapkan secara luas konsep-konsep kota cerdas berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur, meningkatkan optimasi sistem untuk efisiensi, dan menghindari gangguan terhadap infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, Dardak mencontohkan salah satu atribut yaitu Smart Development Planning. Dalam atribut tersebut diterapkan pengembangan kota berkonsep Transit Oriented Development (TOD) di koridor Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. TOD menjadikan kawasan tersebut kompak dengan pola penggunaan lahan campuran (Mixed-Use), karena pembangunan dilakukan secara vertikal dengan KDB rendah dan KLB tinggi. Sehingga mampu menciptakan kawasan untuk pejalan kaki dengan ketersediaan ruang publik yang signifikan dan didukung keberadaan integrasi transportasi multimoda yang menghubungkan antar pusat-pusat aktivitas.
Pada contoh lain, Kementerian PUPR juga mendorong penerapan konsep smart city dalam melakukan perencanaan pembangunan, misalnya penggunaan teknologi dalam memonitor debit air di Bendungan Jatigede, rencana penerapan free flow jalan tol, analisis traffic kendaraan, pembangunan Sodetan Kali Ciliwung, pengelolaan sampah terpadu, serta pembangunan dengan konsep bangunan cerdas.
Lebih lanjut disampaikannya bahwa smart city tidak hanya perlu dilakukan oleh pemerintah namun juga oleh swasta, dan masyarakat. Swasta khususnya developer dapat melakukan pembangunan dengan konsep kompak, sehingga dapat menyediakan open space yang proporsional, dengan lahan terbangun.
Sementara masyarakat, dapat berpartisipasi dalam mengajukan aspirasi pada pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan penentuan kebijakan, contohnya menggunakan aplikasi Qlue yang terdapat di Jakarta. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memberikan saran dan kritik kepada pemerintah terkait kondisi lingkungan. Sehingga jika hal tersebut dilakukan dalam skala luas, akan berdampak besar terhadap efisiensi kehidupan masyarakat dan menuju perkotaan cerdas berkelanjutan.
Ketua Smart City Indonesia Forum, Suhono Harso Supangkat menambahkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur, maka kondisi smart city tidak akan dapat tercapai. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung kehidupan masyarakat yang lebih baik ini, lanjut Suhono, dapat dioptimalkan apabila melibatkan semua pihak atau stakeholder yang berkepentingan.
Semua pihak yang dimaksud adalah pemerintah, pelaku bisnis dan industri, akademisi, dan juga masyarakat secara luas. (Hen/infobpiw)
Download disini