Kementerian PUPR Fokus Pembangunan Drainase Untuk Atasi Kerusakan Jaringan Jalan

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melakukan upaya peningkatan kualitas jalan dengan membangun drainase pada setiap ruas jalan nasional. Keberadaan drainase jalan yang tersambung dengan drainase kawasan atau lingkungan sangat penting untuk menghindari terjadinya genangan pada ruas jalan.

“Di masa lalu drainase yang dibuat hanya di sisi jalan namun tidak terhubung sampai pemaltusan akhir. Hal ini terjadi karena perlunya pembebasan lahan dan itu diluar tugas Bina Marga sehingga dapat timbul temuan audit pemeriksa", demikian disampaikan Arie Setiadi Moerwanto di ruang kerjanya, Senin (27/2). Namun sekarang kami sudah dapat ijin dari Bapak Menteri (PUPR) untuk bisa menyambungkan hingga drainase lingkungan,” imbuhnya.

Pembangunan drainase pada setiap ruas jalan nasional sangat mendesak dilakukan mengingat sifat aspal yang mudah rusak apabila terendam air. Daya rusak menjadi bertambah apabila beban yang harus ditanggung oleh jaringan jalan melebihi kapasitas kemampuan jaringan jalan tersebut.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan yang mengoptimalkan kembali fungsi Jembatan Timbang dan kini secara giat mendorong truk-truk pengangkut logistik untuk menggunakan moda transportasi laut. Oleh karenanya, menurut Arie, Kementerian PUPR juga mendorong potensi moda transportasi lain seperti kereta api dan angkutan sungai sehingga bauran moda transportasi angkutan logistik terjadi.  

Saat ini, angkutan logistik di Indonesia masih didominasi oleh angkutan jalan. Kondisi tersebut mengakibatkan resiko kecelakaan lalu lintas dan kerusakan jalan karena dominasi kendaraan besar yang cenderung mengakut beban berlebih. Tak hanya kerugian ekonomis, angkutan jalan juga tidak ramah lingkungan akibat kemacetan meningkatkan emisi gas buang kendaraan.

“Sebanyak 90 persen mobilitas orang, barang maupun jasa masih menggunakan jalan raya,” ungkap Arie. Dengan banyak moda transportasi logistik, maka akan mengurangi beban jalan.

Untuk Sumatera, Arie menyebutkan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyurati Menteri Perhubungan untuk mengoptimalkan kereta api sebagai sarana pengangkut barang-barang logistik seperti batubara khususnya untuk daerah Lahat menuju Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Jalur utama logistik nasional yakni Jalan Pantura Jawa dan Jalintim Sumatera, tambahnya dipadati dengan kendaraan yang membawa muatan melebihi ketentuan yang diatur. Batasan muatan sumbu terberat (MST) kendaraan kerap melebihi desain konstruksi jalan nasional sesuai UU Jalan No 38/2004 yakni MST sebesar 10 ton. Untuk itu diperlukan penertiban kendaraan yang melintas guna mencegah percepatan kerusakan jalan nasional.

Sebagai informasi, saat ini kondisi jaringan jalan di lintas timur Sumatera dari Aceh, Sumatera Utara sampai dengan Riau dalam kondisi baik hanya terdapat beberapa lokasi yang saat ini sedang dilakukan perbaikan. Untuk lintas tengah dalam kondisi baik tapi di daerah patahan Aek Latong  agak rusak. Sedangkan lintas barat sedang dilakukan pekerjaan perbaikan sepanjang 94 km melalui MYC. Khusus untuk jalan penghubung lintas masih banyak yang mengalami kerusakan yang sebagian merupakan jalan yang baru dimasukkan menjadi jalan nasional.

Terobosan lain dalam peningkatan kualitas jalan yang dilakukan antara lain terkait sertifikasi Asphalt Mixing Plant (AMP) yang sebelumnya dikeluarkan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), saat ini diubah menjadi kewenangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan bekerja sama dengan PT Sucofindo. Hal ini diharapkan proses sertifikasi menjadi lebih profesional dan transparan.

“Sementara untuk pengawasan, kita akan melakukan kerjasama dengan universitas-universitas agar mereka dapat bertindak    sebagai konsultan supervisi. Supaya profesional, itu juga dilakukan dengan kontrak,” terang Dirjen Bina Marga. (KompuBM)