Kementerian PUPR Ikuti Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Perumahan dan Perkotaan Asia Pasifik
New Delhi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mewakili Indonesia mengirimkan delegasi untuk mengikuti perhelatan dua tahunan Pertemuan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan di Kawasan Asia Pasifik (The Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development - APMCHUD) di New Delhi, India yang berlangsung tanggal 14-16 Desember 2016.
Konferensi APMCHUD kali ini adalah yang ke-6 kalinya digelar dan mengangkat tema "Emerging Urban Forms - Policy Responses and Governance Structure in the context of the New Urban Agenda".
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus dan turut serta Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Lana Winayanti serta sejumlah perwakilan dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR.
Dalam pidatonya dihadapan 11 Menteri perwakilan negara anggota APMCHUD, Maurin Sitorus mengatakan bahwa konferensi ini memiliki arti penting dikarenakan merupakan konferensi regional pertama sejak New Urban Agenda disahkan dalam Konferensi Habitat 3 di Quito, Ekuador pada akhir Oktober lalu.
"Pada pertemuan ini akan didiskusikan bagaimana negara-negara Asia Pasifik akan menindaklanjuti implementasi New Urban Agenda tersebut. Indonesia berkomitmen untuk mendukung implementasi dari New Urban Agenda dan berharap APMCHUD akan berperan penting dalam prosesnya" kata Maurin di New Delhi, Rabu (14/12).
APMCHUD adalah forum yang memiliki visi menjadi jejaring dan fasilitator untuk pertukaran pengetahuan dalam bidang pengembangan permukiman dan misi mempromosikan pembangunan permukiman yang Berkelanjutan di Kawasan Asia Pasifik, yang beranggotakan 68 negara.
Peran Indonesia
Selain pertemuan rutin yang diadakan dua tahunan ini, dalam APMCHUD juga terdapat Working Group yang berfungsi sebagai ajang diskusi rutin para negara anggota. Terdapat 5 (lima) Working Group yang membahas isu berbeda yaitu : Urban and Rural Planning Management, Upgrading of Slums and Informal Settlements, Delivery of Basic Services, Financing Sustainable Housing dan Urban Development with reference to Natural and Climate Change related Disaster.
Indonesia berperan menjadi koordinator pada Working Group "Urban Development with reference to Natural and Climate Change related Disaster". Working Group ini sangat terkait dengan kondisi dan peristiwa alam yang sering terjadi di Indonesia.
Diharapkan dengan menjadi koordinator Working Group ini membuka kesempatan Indonesia untuk bertukar pengalaman terkait penanganan permukiman yang rawan bencana dan tantangan yang dihadapi karena adanya perubahan iklim.
Dikatakan Maurin, Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih 17.000 pulau dan terletak di Ring of Fire. Bencana alam dan dampak dari perubahan iklim adalah tantangan
bagi Indonesia untuk mencapai perkotaan yang berkelanjutan.
"Pengalaman Indonesia terkait penanganan rekonstruksi Aceh dan gempa Yogyakarta telah dijadikan acuan oleh negara lain dan telah diadopsi dalam "Sendai Framework for Disaster Risk Reduction" dan New Urban Agenda" jelas Maurin.
Konferensi yang dibuka oleh Menteri Perumahan, Perkotaan dan Penanggulangan Kemiskinan, India - M. Venkaiah Naidu ini akan berlangsung selama 3 hari dan diikuti oleh setidaknya 250 delegasi dan partisipan dari 23 negara.
Selain berpartisipasi menjadi peserta dan Chairman dalam diskusi di Working Group, Indonesia juga turut serta dalam pameran yang membawakan tema sesuai Working Group yang dikawal yaitu terkait penanganan permukiman pasca bencana alam pada berbagai daerah di Indonesia yaitu penanganan pasca Letusan Gunung Merapi Yogyakarta - 2010, pasca Gempa Sumatera Barat - 2009 dan pasca Tsunami Aceh - 2004 serta hasil pelaksanaan berbagai Workshop serta Seminar terkait Ketahanan Kota.
Maurin berharap bahwa partisipasi Indonesia dalam konferensi ini dapat membagi pengalaman dalam pembangunan permukiman dan perkotaan sehingga dapat membawa berbagai perkembangan positif dalam pembangunan permukiman dan perkotaan pada negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik untuk mewujudkan pembangunan permukiman yang berkelanjutan (*)
Download disini