Kementerian PUPR Kembangkan Infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus di Merauke

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang melakukan pengembangan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Merauke, Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Hermanto Dardak pada rapat koordinasi terkait tindak lanjut pengembangan KEK Merauke dan Sorong, di Jakarta, Rabu (20/7).

Dardak menyampaikan bahwa untuk prioritas I yakni pengembangan jalan dari Merauke-Tanah Miring sepanjang 27 kilometer, Tanah Miring-Kaliki sepanjang 37 kilometer dan Kaliki-Nakias-Wanam sepanjang 219 kilometer dan prioritas II, akan dibangun akses dari poros Merauke menuju Wanam dan beberapa muara sungai. Sementara pada poros koridor dengan panjang jalan mencapai 38 kilometer masih belum tersambung dan terdapat 12 Jembatan.

“Perlu ada prioritas dari segi tahapan penetapan lokasi agar lebih efisien dan jelas, siapa yang akan melakukan apa, sehingga prosesnya tidak terhenti di tengah jalan,” kata Dardak.

Pada kesempatan tersebut, Dardak juga mengusulkan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pengembangan KEK Merauke termasuk juga KEK Salor. “Perlu juga target untuk membangun infrastruktur dan apa yang akan dicapai di setiap tahunnya, dalam pengembangan ini,” ucap Dardak.

Ia juga menegaskan bahwa selain melakukan pengembangan infrastruktur di kawasan KEK Merauke, Kementerian PUPR juga akan mendukung pembangunan infrastruktur di luar kawasan KEK Merauke, khususnya mencakup jalan akses, termasuk jalan kabupaten untuk meningkatkan potensi di Merauke, sebagai kawasan yang kaya akan lumbung pangan dan peternakan.

Kemudian Kementerian PUPR juga merencanakan dukungan yang lebih signifikan terkait pembangunan waduk di Boven Digoel untuk mendukung lumbung pangan, serta rencana pembangunan beberapa irigasi. Untuk pembangunan irigasi akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian yang akan membangun irigasi seluas 2.000 hektar.

Menurut Dardak, Kementerian PUPR saat ini sedang mempertimbangkan dukungannya terkait pengembangan infrastruktur PUPR untuk kawasan Merauke Integrated Food and Energy (MIFEE).  Beberapa pertimbangan terkait pengembangan kawasan tersebut antara lain kondisi air di muara lebih payau, sehingga kurang sesuai untuk menanam padi.

Sebelumnya, Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Sunarto mengatakan bahwa pengembangan KEK tidak terlepas dari Kawasan Strategis Ekonomi Pangan (KSEP). Ia juga menyatakan bahwa perlu dilakukan review masterplan KEK Merauke yang lebih rinci. (INI/InfoBPIW)