Kementerian PUPR Pesan 500 Excavator Buatan PT. Pindad
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memesan 500 unit alat berat excavator buatan PT.Pindad (Persero). Pemesanan tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono dengan Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim di Bandung (10/9). Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono serta dilaksanakan bersamaan dengan peluncuran excavator tersebut yang dinamai "Pindad Excava 200".
"Hari ini akan dilakukan launching produk Pindad untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka pembangunan infrastruktur ke depan, masih banyak peralatan berat yang dibutuhkan oleh pembangunan infrastruktur tidak hanya di PUPR, mungkin nanti diversifikasi produknya bisa banyak," tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya.
Menteri Basuki melanjutkan, saat ini excavator tersebut mulai dilaksanakan pembuatannya dan diharapkan pada bulan Februari 2016 sudah dapat diserahkan.
"Delivery pertama itu februari jadi kalau kita mau kontrak sekarang belum bisa pasti melewati tahun anggaran mudah mudahan beliau sudah siap untuk di serahkan Februari dan akan kita bikin kontrak di Januari," tambah Basuki. Kementerian PUPR, kata Menteri Basuki, bertindak juga sebagai pembina jasa konstruksi, untuk itu nantinya excavator tersebut akan dihibahkan kepada Kabupaten atau Kota yang membutuhkan.
"Mereka kan kesulitan alat berat, diberikan 2 saja sudah 1000, kabupaten/kota itu kan butuh alat berat ini, selain itu kami pun juga butuh ini untuk perbaikan sungai dan bencana alam," tukas Menteri Basuki saat ditanya mengenai pemanfaatan excavator tersebut.
Sementara itu Silmy Karim menuturkan bahwa Pindad Excava 200 pada awalnya lahir dari inisiatif sejumlah menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, yakni Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Kepala Bappenas dan Menteri BUMN. Gagasan tersebut ditindaklanjuti dengan kunjungan Presiden Jokowi ke PT Pindad dan meminta peningkatan kapasitas produksi militer dan non militer.
"Salah satunya agar PT Pindad mengembangkan lini produksi alat berat," tutur Silmy. Acara launching dan penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Anggota Komisi V DPR Nusyirwan dan para pejabat eselon I Kementerian PUPR. (nrm)
