Kementerian PUPR Raih Peringkat I Anugerah Keterbukaan Informasi Tahun 2016

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meraih Peringkat I (Pertama) dalam Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Tahun 2016 Kategori Kementerian. Pada acara tersebut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan tersebut kepada Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Selasa (20/12) di Istana Wakil Presiden RI. 

Pelaksanaan anugerah hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap Badan Publik (BP) dihadiri pimpinan dan perwakilan dari kementerian/lembaga, gubernur, kepala  lembaga non-kementerian, dirut BUMN, rektor Perguruan Tinggi Negeri, Kepala Lembaga Negara, pimpinan partai politik, komisioner KIP dan KI Daerah, dan PPID Badan Publik baik di Pusat maupun daerah. 

Para pimpinan BP yang hadir merupakan yang dinilai telah menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara baik.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada badan publik yang ada dalam peringkat 10 besar dimasing-masing kategori.

“Selamat kepada saudara-saudara yang mendapat penghargaan dari Komisi Pelayanan Informasi. Yang penting adalah masyarakat mengetahui rencana, pelaksanaan dan mengevaluasi tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Tujuannya dalah bagaimana kita smua secara bekerja bersama-sama dalam menyampaikan kebijakan dan informasi kepada publik,” ujar Jusuf Kalla. 

Sementara itu, Ketua KPI John Fresly mengatakan, Penganugerahan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Tahun 2016 merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat dan dilaksanakan dengan penilaian yang sangat ketat. KPI memastikan pelaksanaan dari standar keterbukaan informasi publik di Indonesia dan terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik. Sedangkan, Badan publik harus menyediakan, mengumumkan dan atau menerbitkan informasi publikyang ada di bawsah kuasannya kecuali informasi yang dikecualikan.

Berikut Peringkat 10 Besar Keterbukaan Informasi Tahun 2016 Kategori Kementerian :
1.    Kementerian PUPR
2.    Kementerian Keuangan
3.    Kementerian Perindustrian
4.    Kementerian Perhubungan
5.    Kementerian PAN-RB
6.    Sekretariat Negara
7.    Kementerian Pertanian
8.    Bappenas
9.    Kementerian Kominfo
10.  Kementerian kesehatan (ind)