Kementerian PUPR Siap Mendukung Pencapaian Target 20 Juta Turis Asing

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mendukung pencapaian target 20 juta turis asing berkunjung ke Indonesia di 2019 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hermanto Dardak saat menghadiri rapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5).

Hermanto mengakui bahwa akses menuju tempat wisata menjadi salah satu permasalahan yang perlu di atasi. Untuk itu, lanjut Dardak, sejak 2015 lalu, Kementerian PUPR telah membangun infrastruktur jalan untuk akses menuju destinasi wisata, seperti di Tanjung Lesung. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan PUPR menurutnya juga diiringi dengan pengembangan wilayah. “Jadi kami sampaikan di sini bahwa kawasan-kawasan pusat pertumbuhan yang diprioritaskan di beberapa daerah, kita padukan dalam suatu wilayah. Jadi di antara kawasan tadi kita interkoneksikan supaya betul-betul terjadi sinergi di kawasan itu,” kata Dardak.

Program pembangunan infrastruktur untuk 2017 menurut Dardak, telah dikomunikasikan dengan daerah melalui Konsultasi Regional (Konreg) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Program prioritas terkait pariwisata juga telah dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Dardak menuturkan bahwa Kementerian PUPR juga telah membuat program dukungan terhadap 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas, yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Laboan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Dalam paparannya, Dardak menyebutkan beberapa dukungan infrastruktur terutama untuk 2017 seperti program preservasi dan pelebaran Jalan Tele-Pangururan-Nainggolan-Onan Runggu untuk kawasan Pariwisata Danau Toba, dan Preservasi rehab Minor Jalan Tj Ru-Tj Pandan-Tj Tinggi sepanjang 73,58 kilometer, untuk mendukung pariwisata di Tanjung Kelayang Provinsi Bangka Belitung. Selain itu pelebaran Jalan Urip Sumoharjo Magelang untuk mendukung Pariwisata Candi Borobudur dan penataan bangunan Strategis Nasional Sukarno Hatta untuk mendukung pariwisata di Gunung Bromo.

Dardak juga mengatakan perencanaan pengembangan kawasan pariwisata secara terpadu melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) terbagi dalam lima langkah yang dilakukan. Pertama, membuat konsensus antar stakeholders di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Kedua, lanjutnya, menentukan objek dan tujuan prioritas dalam kawasan pariwisata strategis. Ketiga, identifikasi kebutuhan infrastruktur terkait kawasan pariwisata, terutama bandara, jalan, air dan sanitasi, drainase, listrik, ruang terbuka hijau, dan anjungan cerdas.

Keempat, optimalisasi kapasitas kawasan untuk turis asing dan domestik yang sesuai dengan perkiraan peningkatan jumlah turis dan terakhir, menyiapkan rencana pengembangan kawasan terpadu (master plan) untuk Kawasan Pariwisata Strategis. Dalam kesempatan itu, Dardak juga menegaskan bahwa Kementerian PUPR berkomitmen penuh untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional.

Selain BPIW Kementerian PUPR, paparan juga dilakukan pejabat dari instansi lain, seperti Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Kepala Biro Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/ Bappenas, Deputi Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Kementerian Pariwisata, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, dan Direktur Perencanaan PLN. (Hen/infobpiw)