Kementerian PUPR Terus Salurkan Bantuan PSU Untuk Rumah Bersubsidi
Banjarmasin - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus berupaya menyalurkan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk rumah-rumah bersubsidi yang dibangun oleh pengembang. Dengan adanya bantuan PSU tersebut diharapkan harga rumah yang dibangun bisa lebih terjangkau dan lingkungan perumahan lebih nyaman untuk dihuni.
“Melalui penyaluran bantuan PSU berupa jalan, ruang terbuka non hijau seperti tempat parkir atau lapangan olahraga, PJU, air minum dan tempat pengelolaan sampah ini, kami berharap masyarakat bisa nyaman tinggal di perumahan yang layak huni,” ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial, Irma Yanti saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum di Hotel Golden Tulip, Banjarmasin beberapa waktu lalu.
Ke depan, ia pun berkeinginan, agar setiap rumah yang mendapat bantuan pemerintah ini memiliki tanaman penghijauan sehingga lingkungannya menjadi lebih hijau dan asri. Irma menambahkan, pelaksanaan rakor ini menandai era baru pengadaan bantuan PSU untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan juga akan melaksanakan lelang dini PSU, sehingga semakin mempercepat proses pembangunan serta meningkatkan kualitas PSU yang dihasilkan.
Selain itu, semua usulan lokasi PSU khususnya di lokasi perumahan masyarakat merupakan usulan dari pemerintah daerah. Dari usulan tersebut diharapkan pada Oktober sudah dapat dilaksanakan penunjukan langsung atau pelelangan umum.
“Kami targetkan pada Agustus dan September semua usulan sudah dapat diverifikasi di lapangan yang akan dikoordinir oleh Tim Direktorat RUK yakni Kasubdit Bantuan Rumah Umum yang dipimpin oleh Kukuh Firmanto dan pembangunannya akan dimulai pada awal Februari 2017,” ujarnya.
Saat ini, menurutnya, Keputusan Menteri PUPR terkait komponen Bantuan PSU untuk tahun anggaran 2017 sedang dalam proses yang meliputi jalan, ruang terbuka non hijau (tempat parkir atau lapangan olahraga), PJU, Air Minum dan Sampah TPS3R.
“Kami harap para pengembang serta perwakilan pemda yang hadir dalam rakor ini untuk berkomitmen dalam penyaluran bantuan PSU tersebut,” ucapnya.
Irma menegaskan bahwa bantuan yang diberikan harus semaksimal mungkin memiliki kualitas yang baik terlebih lagi bantuan tersebut diberikan kepada MBR yang ingin memiliki hunian yang layak dan nyaman.
Kepala Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah II, Yogi Hendrasworo selaku Ketua Panitia Rakor Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum menyampaikan bahwa Rakor tersebut diikuti para pengembang perumahan MBR, perwakilan dinas teknis terkait pemda, dan koordinator provinsi dari wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Kedepannya Direktorat RUK Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR akan berusaha menambah komponen PSU, tidak hanya jalan lingkungan. Lebih lanjut, Yogi menjelaskan, pada 2015 lalu Kementerian PUPR telah menyalurkan bantuan PSU ke 29.965 unit rumah di seluruh Indonesia.
“Tujuan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Bantuan PSU Kementerian PUPR ini adalah untuk menjaring usulan bantuan PSU untuk 2017 mendatang, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah yang di mulai pada 10-11 Agustus 2016 kemarin di Banjarmasin,” ucapnya.
Dalam Rakor ini juga disampaikan penjelasan terkait bantuan PSU yang disampaikan oleh Yogi Hendrasworo selaku Kepala Seksi Bantuan Rumah Umum Wilayah II, pengalaman Pemerintah Daerah dalam Proses Usulan, Pelaksanaan, dan Serah Terima Aset Bantuan PSU yang disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Barito Kuala. Serta fasilitasi bantuan dari Bapertarum PNS yang disampaikan oleh Kepala Satuan Pengawas Internal Bapertarum PNS, Nyoman Suprayatna. (Ris/Kompu Ditjen Penyediaan Perumahan)
Download disini