Kementerian PUPR Usulkan Anggaran Tahun 2017 Sebesar Rp 106,82 Triliun

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengusulkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 Kementerian PUPR senilai Rp 106,825 triliun. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung rencana pembangunan infrastruktur bidang PUPR, seperti pembangunan konektivitas, permukiman dan kedaulatan pangan/ketahanan air.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja Komisi V DPR RI mengenai pembicaraan pendahuluan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 kementerian/lembaga di Gedung DPR RI, Selasa (19/7) mengatakan bahwa usulan RAPBN Kementerian PUPR sebesar Rp 106,825 triliun, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-549/MK.02/2016 per 30 Juni 2016, perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017.

“Sementara untuk kebutuhan tanah sendiri dalam rangka pembangunan sarana prasarana PUPR (2017) diusulkan sebesar Rp 20 triliun yang berasal dari BLU (Badan Layanan Usaha) LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara),” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menjelaskan, usulan RAPBN 2017 senilai Rp 106,825 triliun untuk mendukung rencana pembangunan 2017 yang terdiri dari tiga sektor prioritas yaitu kedaulatan pangan/ketahanan air, konektivitas dan permukiman.

Pembangunan untuk kedaulatan pangan/ketahanan pangan antara lain, pembangunan jaringan irigasi mencapai 72.000 hektar, rehabilitasi jaringan irigasi mencapai 216.000 hektar, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 31 kilometer. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 296 kilometer, pembangunan 38 waduk (9 waduk baru dan 29 waduk lanjutan), pembangunan 84 embung/bangunan penampung air dan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku sebesar 7,09 meter kubik per detik.

Untuk konektivitas akan dibangun jalan baru sepanjang 796 kilometer (perbatasan, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Papua), peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 808 kilometer, pembangunan jembatan mencapai 7.898 meter, peningkatan jembatan 7.787 meter, dan pembangunan jalan tol sepanjang 37 kilometer (pemerintah).

Kemudian untuk permukiman akan dibangun rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 11.400 unit, pembangunan rumah khusus dalam rangka penanganan pasca bencana/konflik, maritim, daerah tertinggal dan perbatasan negara sebanyak 1.900 unit, pembangunan rumah swadaya untuk penurunan backlog dan rumah tidak layak huni sebanyak 109.500 unit. Lalu penyaluran bantuan pembiayaan untuk pembangunan 375.000 unit rumah umum (rumah tapak dan rusunami) melalui KPR FLPP, pemberian bantuan uang muka untuk MBR sebanyak 124.250 unit (target rencana strategis).

Selanjutnya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4.180 liter per detik (regional 350 liter per detik, perkotaan 2.020 liter per detik, perdesaan 1.530 liter per detik, dan kawasan khusus 280 liter per detik termasuk di permukiman nelayan), pembangunan infrastruktur di 1.431 hektar permukiman kumuh (kondisi kumuh 45 persen), pembangunan kawasan perbatasan di sembilan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan pengolahan air limbah untuk melayani 130.500 keluarga, dan pembangunan sistem persampahan untuk melayani 2,9 juta keluarga.

Dalam rapat tersebut Menteri Basuki didampingi oleh jajaran Eselon I Kementerian PUPR. Selain membahas rencana kerja dan anggaran kementerian PUPR, dalam rapat tersebut juga membahas rencana kerja dan anggaran kementerian lainnya seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan beberapa lembaga lainnya. (tr)