Kinerja Kementerian PUPR Dalam Satu Tahun Kabinet Kerja
Satu tahun sudah Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan kabinet kerja melaksanakan tugasnya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan gabungan dari dua Kementerian, ditugasi untuk membangun infrastruktur untuk mencapai Nawacita 2015-2019 dalam meningkatkan daya saing nasional dengan kebijakan pro rakyat.
“Tantangan kita di bidang infrastruktur 2015-2019, disaat Kabinet Kerja ini mulai bekerja yang pertama adalah kita harus menyelesaikan kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang belum diselesaikan sampai tahun 2014 dan yang kedua adalah memulai pelaksanaan pekerjaan baru yang sesuai dengan program kabinet kerja ini,”tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat memberikan keterangan pada wartawan hari ini (13/10).
Dalam melaksanakan kedua hal tersebut Menteri Basuki mengungkapkan beberapa tantangannya adalah disparitas antar wilayah dan kawasan masih tinggi antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia, selain itu juga tingkat urbanisasi yang tinggi, yang saat ini 53% penduduk tinggal di kawasan perkotaan dan fasilitas di kota belum bisa mencukupi seluruhnya.
Kemudian lanjut Basuki diantaranya adalah pemanfaatan sumber daya yang belum oprtimal, seperti sumber daya air dari 7,2 juta hektar lahan irigasi, tidak lebih dari 10 % airnya disuplai dari waduk.
“Untuk itu makanya masih sering terdengar kekeringan, karena diluar sistem jaringan yang disuplai waduk, kalau dari waduk, Insyaallah masih bisa bertahan dengan musim tanam Oktober-Maret nanti, sehingga jika nanti November hujan sudah bisa lagi,”tutur Menteri Basuki.
Untuk mengatasi disparitas, Menteri Basuki mengatakan bahwa di Kementerian PUPR telah di bentuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk memadukan semua program di Kementerian PUPR .
“Makanya ada BPIW untuk mensinergikan, memadukan perencanaan, dan mengintegrasikan program ke- PU- an dan perumahan rakyat, sehingga semua program bukan soliter, misalnya perumahan membuat program tidak berdiri sendiri, dia harus berintegrasi dengan Cipta Karya,”tambah Menteri Basuki.
Dengan pendekatan pengembangan wilayah tersebut, Menteri Basuki mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah.
Sejak awal Kabinet Kerja berjalan, Menteri Basuki menjelaskan Kementerian PUPR telah melakukan penyelesaian pekerjaan atau program pembangunan infrastruktur yang terhenti pelaksanaannya dan tidak diteruskan (mangkrak) sampai dengan tahun 2014 yaitu jalan tol Cikopo – Palimanan di Provinsi Jawa Barat (diresmikan 13 Juni 2015),jembatan DR.Ir Soekarno di Provinsi Sulawesi Utara (diresmikan 28 Mei 2015), Jembatan Merah Putih di Provinsi Maluku (progress fisik 90,886 %), Bendungan Jatigede di Provinsi Jawa Barat (pengisian awal 31 Agustus 2015), Bendungan Nipah di Provinsi Jawa Timur (siap digenangi November 2015), bendungan Bajulmati di Provinsi Jawa Timur (target penyelesaian 2015), penanganan lumpur Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur, dan pembangunan jembatan Tayan di Provinsi Kalimantan Barat (progress fisik 96%).
Di tahun 2015 ini juga terdapat kegiatan baru dan dimulainya pekerjaan atau program pemenuhan misi Nawacita 2015-2019 dalam meningkatkan daya saing nasional dengan kebijakan rakyat yaitu membangun 13 Bendungan (Raknamo-NTT, Logung-Jateng, Lolak-Sulut, Keureuto – NAD, Passeloreng – Sulsel, Tanju – NTB, Mila – NTB, Bintang Bano – NTB, Karian – Banten, Rotiklod – NTT, Sindang heula – Banten, Estuari – Kepulauan Riau), Sudetan Kanal Banjir Timur (progress fisik 54,37%), program Sejuta Rumah (total terbangun 512.928 unit ), jalan tol Trans Jawa, jalan Tol Trans Sumatera, jalan Perbatasan (Kalimantan, NTT, Papua), Kawasan Perbatasan (Kalimantan, NTT, Papua), jembatan Holtekamp (progress fisik 4,2%) dan jembatan Teluk Kendari.
Diketahui untuk program kerja 2015 Kementerian PUPR mendapatkan anggaran sebanyak Rp 118,5 triliun (termasuk program pendukung). Untuk Sumber Daya Air dana yang dianggarkan adalah Rp 30,562 T, program yang dilaksanakan adalah pembangunan 13 waduk, pembangunan 0,18 ribu ha irigasi, pembangunan 42,25 km pengaman pantai, pembangunan 215 km pengendali banjir, dan pembangunan 144 buah pengendalian sedimen/lahar.
Sementara itu untuk bidang jalan atau Bina Marga dana yang dianggarkan adalah Rp 56,974 T untuk pembangunan jalan baru 497 km dan 705 km di perbatasan, pembangunan jalan tol sepanjang 40 km, jembatan baru sepanjang 7.653 meter dan 1239 di perbatasan, penggantian jembatan sepanjang 6.616 meter, pembangunan jembatan 7.147 meter dan Flyover, underpass, perlintasan tak sebidang KA sepanjang 2.544 meter.
Bidang Cipta Karya, dengan anggaran Rp 19,612 T dilaksanakan untuk pembangunan 6 SPAM regional, 721 SPAM MBR, 237 Kawasan Khusus, Penyehatan 124 PDAM, pengembangan sanitasi di 1.069 kawasan, 66 TPA, Drainase 58 Kabupaten/Kota, 3R di 350 kawasan dan infrastruktur permukiman di 560 kawasan kumuh, 1.307 ha kawasan permukiman perkotaan, sarana/prasarana di 14 kawasan, 15 kawasan Kebun Raya, 139 ha kawasan permukiman nelayan, 6 kawasan kota pusaka dan 31 kawasan P2KH.
Sedangkan di bidang perumahan diketahui bahwa pemerintah memiliki program sejuta rumah dengan porsi untuk MBR adalah 603.516 unit dengan pembagian Pemerintah 98.300 unit, Perumnas 36.016 unit, REI 230.000 unit, APERSI 155.000 unit ASPERI 18.800 unit, BPJS-T 35.400 serta PEMDA 30.000 unit dan Non MBR 396.484 unit dengan pembagian REI 250.000 unit dan masyarakat 146.484 unit. (nrm)
Download disini