Kongres Nasional Afrika Selatan Studi Banding Mengenai Air Bersih dan Sanitasi di Kementerian PUPR
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerima delegasi dari Afrika Selatan yang terdiri dari anggota Kongres Nasional Afrika (African National Congress) yang membidangi permasalahan air, sanitasi, kesehatan, pengembangan sosial dan perumahan (11/7).
“Kita datang untuk belajar mengenai issue penting seperti air, sanitasi, perumahan dan permukiman,” tutur Ketua Komite Layanan Sosial Kongres Nasional Afrika Landulile Catherine Dlamini.
Pada kesempatan tersebut Dlamini membawa rekannya sesama anggota kongres dan Duta Besar Republik Afrika Selatan untuk Indonesia Pakamisa Augustine Sifuba.
Rombongan diterima oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, turut hadir adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarief Burhanuddin, Kepala BPIW Ridho Matari Ichwan, Staf Ahli Menteri PUPR (SAMPU) Bidang Ekonomi dan Investasi Mochammad Natsir, SAMPU Bidang Keterpaduan Pembangunan Adang Saf Ahmad, SAMPU Bidang teknologi Industri dan Lingkungan Khalawi AH, SAMPU bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Baby Setiawati Dipokusumo dan Direktur Afrika Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Daniel Tumpal S. Simanjuntak.
Anita mengatakan bahwa Indonesia memandang akses terhadap fasilitas infrastruktur permukiman dan juga penyediaan perumahan merupakan hal yang mendesak. Untuk itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kementerian PUPR memiliki tugas untuk membangun akses terhadap air minum sebanyak 100 persen, penanganan kawasan kumuh hingga 0 persen dan pemenuhan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak sebesar 100 persen.
“Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN, untuk itu kami memiliki beberapa skema pembiayaan berupa kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk menarik minat pihak swasta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif,” tambah Anita.
Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR (SAMPU) Bidang Ekonomi dan Investasi Mochammad Natsir mengungkapkan dalam mencapai target 0 persen kawasan kumuh, Kementerian PUPR memiliki program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang melibatkan pemerintah daerah, komunitas, sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui berbagai pembiayaan seperti APBN, APBD, Hibah, CSR dan berbagai skema pembiayaan lainnya.
Konsep penanganan kawasan kumuh tersebut berupa restorasi yaitu memperbaiki dan membangun kembali permukiman yang tidak layak menjadi layak, meningkatkan kualitas permukiman dan relokasi permukiman ke lokasi yang lebih baik apabila lokasi eksisting tidak memungkinkan untuk dibangun kembali, tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan merupakan daerah rawan bencana.
Dalam pemenuhan target sanitasi, kementerian PUPR memiliki program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dengan melibatkan masyarakat dalam pembangunannya terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Infrastruktur sanitasi yang dibangun berupa prasarana MCK, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), IPAL yang dikombinasikan dengan MCK, dan dan sambungan rumah.
Sementara itu dalam pemenuhan kebutuhan akses terhadap air bersih di kawasan perkotaan dilakukan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota Kecamatan (IKK), SPAM Ibu Kota Pemekaran, SPAM Perkotaan dan SPAM Regional, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air di daerah rural dilakukan pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air, dan SPAM Berbasis masyarakat.
Pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih juga dilaksanakan untuk daerah khusus seperti SPAM Kawasan Kumuh, SPAM Kawasan Nelayan, SPAM Kawasan Perbatasan, SPAM Kawasan Pulau Terluar dan SPAM Strategis.(nrm)
