Mahasiswa Teknik Diberi Kesempatan Unjuk Kemampuan Di Proyek PUPR
Surabaya - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mensyaratkan kepada para penyedia jasa pemenang lelang paket pekerjaan di atas Rp 100 miliar, untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa teknik untuk magang agar memiliki pengalaman bekerja di lapangan.
“Kami ingin langsung implementasikan Program "link and match" ini agar insinyur-insinyur lulusan perguruan tinggi bukan hanya menjadi tenaga ahli yang jago berteori tapi mampu menunjukan langsung keahliannya di lapangan dan dapat langsung di sertifikat,” kata Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPR, Dudi Suryo Bintoro di Surabaya, Rabu (20/7).
Dalam rapat Inisiasi Kerjasama antara DJBK dengan Perguruan Tinggi (PT) Provinsi Jawa Timur tersebut, Dudi mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan agar minat para lulusan teknik Indonesia terus meningkat. Selain itu juga untuk menunjukan kepada lulusan teknik bahwa saat ini dan masa yang akan datang, pasar jasa konstruksi di Indonesia sangat menjanjikan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi DJBK, Darda Daraba mengatakan bahwa mahasiswa teknik yang sedang melakukan penelitian atau tugas akhir terkait isu nasional jasa konstruksi jenjang S1 sampai S3, akan diberikan dukungan penuh dan dikawal oleh DJBK Kementerian PUPR agar calon insinyur tersebut dapat dipakai langsung oleh Kementerian PUPR dan berkesempatan menjadi konsultan perorangan.
Dibutuhkan SDM Ahli Kontrak Konstruksi
Permasalahan Kontrak Konstruksi yang kompleks sering menimbulkan sengketa antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Karena sifatnya yang dinamis dan berbeda dengan jenis kontrak yang lain, kontrak konstruksi dapat menimbulkan perbedaan interpretasi.
Sengketa dapat muncul karena durasi proyek yang panjang, adanya kekeliruan estimasi ketersediaan material dan peralatan di lapangan, sehingga harga yang disepakati dan jumlah pekerjaan dapat berubah setiap saat.
“Dengan massifnya pembangunan infrastruktur yang digalakan pemerintah saat ini, dibutuhkan banyak SDM ahli kontrak konstruksi yang berkualitas. Para ahli yang berhimpun di HAKKI (Himpunan Ahli Kontrak Konstruksi Indonesia) harus dapat mengupayakan hasil produk konstruksi yang berkualitas," ujar Sekjen DPP HAKKI, Panani Kesai saat meresmikan pendirian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HAKKI di Surabaya, Rabu (20/7).
Panani mengatakan bahwa HAKKI hadir sebagai tempat para ahli kontrak konstruksi bertukar pengalaman, meningkatkan kemampuan, mencari solusi, untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, serta berperan sebagai "problem solver" yang bijak dan taat pada aturan.
Pada kesempatan tersebut para anggota HAKKI bertekad untuk bersama mengedepankan solusi menyelesaikan sengketa bidang konstruksi melalui mediasi, arbitrase, sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Sementara itu Pakar Hukum, Firman Wijaya mengatakan pada akhirnya pembangunan infrastruktur ini membutuhkan konsolidasi para aparatur negara, termasuk kejaksaan, kepolisian, bersama mengawal untuk menghasilkan jalan produktif dalam mengawal proses pembangunan infrastruktur di Indonesia. (Dnd_DJBK/nrm).
Download disini