Menteri Basuki Inginkan Realisasi Kerjasama Indonesia-Jepang di Bidang Infrastruktur Dipercepat
Jakarta – Sebelum diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor untuk menyampaikan progres kerjasama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi di Jakarta, Jumat pagi (19/01/2018).
Pertemuan dilakukan dalam rangka peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang sekaligus membahas kerjasama di bidang pembangunan infrastruktur PUPR antara kedua negara.
Menteri Basuki menekankan pentingnya percepatan realisasi pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, sehingga tidak berhenti pada pertemuan ke pertemuan. Pembahasan intensif antara kedua negara sudah berjalan sejak kunjungan Menteri Basuki ke Jepang pada bulan Juli 2017.
Agenda dalam pertemuan tersebut agar dapat segera dilaksanakan, antara lain kerjasama pembangunan Jalan Tol Padang – Bukit Tinggi – Pekanbaru yang merupakan sirip Jalan Tol Trans Sumatera, Jalan Akses Pelabuhan Patimban, Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta (Jakarta Sewerage System) dan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi menyatakan Jepang sangat impresif dengan kemajuan Indonesia dalam membangun infrastruktur. Jepang melihat Indonesia mampu tumbuh stabil dan memiliki potensi pasar yang besar dengan penduduk sebanyak 250 juta jiwa, yang harus didukung infrastruktur yang memadai.
Iklim investasi di Indonesia juga dinilai sudah lebih baik, karena di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla telah dilakukan penyederhanaan berbagai regulasi yang selama ini dinilai menghambat investasi.
Untuk Pembangunan Tol Padang – Bukit Tinggi – Pekanbaru, Pemerintah Jepang menyatakan komitmennya untuk membiayai sebagian konstruksi yakni sepanjang 40 km termasuk terowongan sepanjang 7 km melalui pinjaman kepada Pemerintah Indonesia. Biaya konstruksi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tol sepanjang 255,8 km tersebut mencapai Rp 65 triliun, dengan masa konstruksi 2018-2023.
"Kami mendorong pembangunan terowongan jalan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru mendapatkan pembiayaan JICA termasuk konstruksi jalan penghubungnya," ungkap Menteri Basuki.
Hal ini bertujuan untuk membentuk model dukungan keuangan untuk proyek jalan tol di masa depan. Kedua belah pihak telah bersedia untuk menandatangani perjanjian pinjaman pada tahun 2018 sekaligus menandai peringatan 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara.
Sementara itu untuk pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap I sepanjang 8,1 km, telah ditandatangani perjanjian pinjamannya pada 15 November 2017 senilai 118,9 miliar yen atau sekitar Rp 14,2 triliun. Saat ini sedang dalam tahapan pelelangan untuk konsultan supervisi dan kontraktor.
Ditargetkan pada akhir Mei 2018 sudah selesai dan dapat dilakukan penandatanganan kontrak sekaligus dimulainya konstruksi pada pertengahan 2018. Masa konstruksi direncanakan berlangsung selama 12 bulan sehingga pada September 2019, jalan akses Pelabuhan Patimban sudah selesai.
Jalan Akses Pelabuhan Patimban tahap 1 akan menghubungkan jalan nasional di Pantai Utara Jawa hingga menuju ke Pelabuhan Patimban. Menteri Basuki mendorong Pemerintah Jepang juga dapat membiayai tahap 2 yakni tersambung ke Jalan Tol Cikopo - Palimanan (KM 88) sepanjang 40 km yang akan dimulai pada tahun 2019, dengan perkiraan biaya konstruksi sebesar Rp 3,86 triliun.
Proyek kerja sama lainnya yang dibahas adalah pembangunan Sistem Pengolahan Limbah Terpusat DKI Jakarta/ Jakarta Sewerage System (JSS) dengan prioritas pada zona 1 (Pluit) dan zona 6 (Duri Kosambi) dari 15 zona yang direncanakan. Sementara untuk rencana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Kementerian PUPR juga memberikan dukungan pada pembangunan flyover untuk mengatasi perlintasan sebidang rel kereta. (Jay)
