Jakarta -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan 34 balai besar dan balai wilayah sungai di berbagai daerah untuk terus melakukan antispasi dan kesiapsiagaan atas kejadian bencana banjir dan tanah longsor di daerah. Hal tersebut harus dilakukan mengingat kondisi cuaca ekstrem yang melanda Indonesia saat ini hingga beberapa bulan ke depan.
"Kementerian PUPR sudah memiliki panduan dan Sistem Peringatan Dini di 34 Balai yang tersebar di seluruh Indonesia dengan personel yang berjaga 24 jam setiap harinya," kata Menteri Basuki.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir telah dilakukan sejak Agustus-September 2017 dengan melakukan walkthrough atau penelusuran tanggul sungai untuk mengidentifikasi kondisi sungai dengan melibatkan berbagai komunitas pecinta sungai yang dilakukan balai besar dan balai wilayah sungai Kementerian PUPR.
Selain itu dilakukan pengerukan sedimentasi sungai, normalisasi sungai, dan galian alur sungai. "Penelusuran sungai rutin dilakukan setiap tahun, dengan prioritas pada ruas sungai perkotaan dan lahan irigasi, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi fisik dan non fisik sungai," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) SDA Imam S. Santoso saat Jumpa Pers tentang “Antisipasi dan Penanganan Banjir di Indonesia” di Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Untuk Kota Jakarta sebagai kota yang rentan terhadap banjir, Kementerian PUPR terus melakukan upaya penanganan baik yang bersifat struktural melalui pembangunan infrastruktur fisik pengendali banjir maupun melalui pendekatan non struktural dengan meningkatkan kesadaran masyarakat.
"Sulit meniadakan banjir di Jakarta sama sekali. Kita hanya bisa mengurangi tinggi genangan dan mempersingkat lama genangan," ungkap Imam.
Upaya struktural yang sudah dilakukan Kementerian PUPR misalnya dengan membangun Kanal Banjir Timur yang menampung lima aliran sungai yang biasa menggenangi bagian timur dan utara Jakarta. Menambah jumlah pintu air yakni 2 buah di Pintu Air Karet dan sebuah di Pintu Air Manggarai.
Selain itu dilakukan program normalisasi Sungai Ciliwung mulai dari Pintu Air Manggarai hingga Jalan Tol TB Simatupang sepanjang 19 km. Normalisasi dilakukan dengan mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi kondisi normal, yaitu 35 – 50 meter, perkuatan tebing, pembangunan tanggul, jalan inspeksi dengan lebar 6 – 8 meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung. Dengan demikian akan meningkatkan kapasitas tampung aliran Sungai Ciliwung menjadi hampir tiga kali lipat yakni dari 200 m³/det menjadi 570 m³/det.
Tak berhenti disitu, untuk mengurangi deras aliran air dari daerah hulu, Kementerian PUPR saat ini tengah membangun dua bendungan kering (dry dam) di Gadog, Kabupaten Bogor yakni Bendungan Ciawi dengan daya tampung 4,6 juta m3/detik dan Bednungan Sukahami dengan daya tampung 1,6 juta m3/detik. Bendungan ini khusus untuk pengendalian banjir sehingga pada musim kemarau akan kering.
"Kedua bendungan ini disebut dry dam, jadi saat musim kering akan kering. Saat hujan, air akan ditampung dan dialirankan dengan debit yang sama dengan debit air Sungai Ciliwung," jelas Imam.
Sementara itu pendekatan non struktural dengan mengkampanyekan gerakan Cinta OP (Operasi dan Pemeliharaan), menyelenggarakan sekolah sungai yang diikuti dari berbagai kalangan masyarakat, aksi bersih sungai, tanam pohon di kawasan sungai, danau, embung dan waduk serta menyelenggarakan kegiatan bersama komunitas pencinta sungai seperti Kongres Sungai Indonesia yang beberapa waktu lalu diselenggarakan di Kota Banjarmasin.
Sementara itu terkait penanganan dampak bencana banjir yang terjadi di Yogyakarta dan Pacitan Kementerian PUPR telah mengirimkan bronjong dan 10 ribu lembar kantong pasir.
Disamping itu juga diturunkan personil ke lokasi bencana dan alat berat serta jembatan darurat berupa Jembatan Bailey melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
Hadir dalam acara jumpa pers, Sekretaris Ditjen SDA Muhammad Arsyadi, Direktur Sungai dan Pantai Hari Suprayogi, dan Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumarsih. (*)