Menteri Basuki Minta Para Satker Percepat Pembangunan Infrastruktur
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mendorong agar satuan kerja (satker) dapat mempercepat pembangunan infrastruktur. Demikian disampaikan Menteri Basuki saat menutup Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR 2016 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (30/8).
Ditambahkannya pada penghematan anggaran tahap kedua ini, persentase penghematan anggaran Kementerian PUPR lebih kecil dibandingkan kementerian lainnya, misalnya seperti Kementerian Pertanian.
Oleh karenanya Menteri Basuki meminta agar membelanjakan uang negara yang sudah didapat dengan susah payah (pajak) harus hati-hati.
Dalam acara penutupan Raker, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Mudjiadi, Dirjen Bina Marga Hediyanto W Husaini dan Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono serta Dirjen Penyediaan perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyampaikan paparan terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan progresnya.
Mudjiadi dalam laporannya menyampaikan bahwa upaya-upaya percepatan dari Ditjen SDA yakni mempercepat pelaksanaan lelang, misalnya seperti melakukan pelelangan dini Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan jumlah paket 3.489 dan rencana kontrak pada Januari 2017 sejumlah 1.689 paket. Lalu mempercepat proses persetujuan Rencana Pelaksanaan Biaya (RPB) bagi proyek-proyek multi years contract (MYC) untuk segera dilelangkan dan mempercepat ijin MYC dari Kemenkeu, serta mempercepat pelaksanaan fisik di lapangan. Selain itu juga melakukan percepatan penyerapan keuangan khususnya pada Satker/SNVT yang deviasi antara fisik dan keuangan lebih dari 5 persen, mempercepat progres pengadaan tanah, serta melakukan koordinasi dengan pihak lender untuk mempercepat dikeluarkannya NOL untuk pemaketan.
Dari 23 prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017, lanjut Mudjiadi, Ditjen SDA mendukung delapan prioritas nasional antara lain Perumahan dan Pemukiman, Kedaulatan Pangan, Kemaritiman dan Kelautan, Kedaulatan Energi, Pembangun Pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Daerah Perbatasan, serta Perkotaan.
Selanjutnya Hediyanto menjelaskan, progres Program Strategis 2016 sampai saat ini adalah telah dibangun jalan bebas hambatan yaitu Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 498,23 kilometer dengan total biaya kontruksi Rp 26,02 triliun, jalan Tol Sumatera sepanjang 920 kilometer dengan total biaya investasi Rp 100 triliun dan lainnya.
Sementara Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono menyebutkan bahwa pembangunan prioritas infrastruktur pemukiman pada 2017 antara lain pencapaian 100-0-100 di 11 kabupaten/kota termasuk Kota Binaan melalui pemanfaatan idle capacity, penurunan kebocoran serta pengembangan kapasitas untuk pemenuhan kebutuhan harian, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Baru di dua kawasan dan SPAM Regional lanjutan di lima kawasan, Pengembangan SPAM di Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dan kawasan Strategis Nasional (KSN) yang difokuskan pada peningkatan optimalisasi jaringan dan kapasitas idle yang ada untuk meningkatkan capaian outcome/pemanfaatan SPAM terbangun.
Kemudian upaya percepatan yang dilakukan diantaranya adalah menugaskan para pejabat Eselon III Ditjen Cipta Karya untuk melakukan pembinaan kepada Satker Penentu (pagu lebih dari Rp 25 miliar) dengan dukungan Tim Percepatan Pelaksanaan Ditjen Cipta Karya. Lalu memfasilitasi percepatan penerbitan legal opinion kegiatan yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri di Kementerian Hukum dan HAM dan loan effectiveness (Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko, Kementerian Keuangan).
Dalam laporannya Syarif Burhanuddin menyampaikan, upaya dan percepatan yang dilakukan adalah melakukan reschedule pekerjaan dan penambahan shift kerja menjadi dua atau tiga shift, meningkatkan pengawasan dan pengendalian untuk percepatan pelaksanaan dengan menugaskan para pejabat Eselon III dan IV.
Syarif menambahkan bahwa progres fisik pembangunan perumahan hingga per 29 Agustus 2016 baru mencapai 33,90 persen. Meski begitu ia tetap optimis bahwa sampai akhir tahun bisa mencapai di atas 97 persen.
Acara Rapat Kerja (Raker) yang mengangkat tema “Percepatan Pelaksanaan Program Tahun 2016 dan Persiapan Pelaksanaan Program Tahun 2017,” diikuti sebanyak 808 orang yang terdiri dari para Pejabat Eselon I, Eselon II, dan para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PUPR. (Iwn)
Download disini