Pasca Bencana, Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Gunakan Pendekatan Build Back Better
Nusa Dua - Pada hari ketiga acara IMF - World Bank Annual Meeting 2018, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu pembicara acara High Level Dialogue on Disaster Risk Financing and Insuring (DRFI) in Indonesia : The National Strategy to Build Fiscal Resilience yang dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10/2018). Sebagai negara rawan bencana, mitigasi penting dilakukan baik dari aspek teknis dan finansial agar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tidak hanya bergantung pada APBN.
"Selama ini pembangunan aset tidak memperhitungkan asuransi. Apabila terjadi bencana semua menjadi beban APBN atau dari bantuan. Di Palu sekolah yang rusak berjumlah 2.000 sekolah dan 60 ribu rumah. Tentunya memerlukan biaya yang besar. Acara ini menjadi momen tepat mencari solusi bagaimana upaya mengatasi bencana dengan ketahanan fiskal tetap terjaga," jelas Wapres Jusuf Kalla.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sangat penting meningkatkan investasi dan pendanaan untuk mengurangi resiko bencana sesuai dengan kesepakatan internasional seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. "90 persen bantuan internasional bertujuan untuk penanganan tanggap darurat dan rehab rekon pasca bencana, sementara dana untuk mencegah dan mempersiapkan apabila terjadi bencana masih kecil hanya 10%," kata Menteri Basuki.
Sebagai contoh mitigasi bencana terkait air seperti banjir dan kekeringan melalui pembangunan bendungan, normalisasi sungai dan pengaman pantai hendaknya tidak dimaknai sebagai biaya namun investasi masa depan.
Pendekatan "Build Back Better" juga berperan dalam mitigasi karena tidak hanya sekedar membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur namun membangun masyarakat yang tangguh bencana. “Oleh karenanya rehabilitasi dan rekonstruksi di Palu tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak. Kami merencanakan untuk membangun kembali Kota Palu yang tangguh terhadap bencana. Masterplannya tengah disusun bersama Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Bappenas. Inilah build back better,” kata Menteri Basuki.
Pembicara lainnya, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengatakan kemampuan Indonesia dalam penanganan bencana telah diakui dunia. Salah satunya metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas) yang dilakukan Yogyakarta menempatkan komunitas sebagai aktor utama proses rehab rekon. Komunitas tidak hanya membangun permukimannya kembali namun juga menjadi komunitas yang kuat. Dari sisi biaya, pembangunan hunian pasca bencana dengan metode Rekompak juga lebih hemat dibandingkan cara konvensional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjadi slaah satu narasumber, menyampaikan dengan frekuensi dan besarnya bencana yang terjadi di Indonesia, pembangunan kembali berbagai kerusakan akibat bencana, tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Mengingat belanja APBN sudah terikat dan dialokasikan untuk belanja rutin dan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan transfer daerah.
Kementerian Keuangan telah menyusun strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana untuk mendukung terciptanya masyarakat dan pemerintah yang tangguh bencana. Saat ini pemahaman dan minat masyarakat dan pemerintah daerah terhadap asuransi bencana masih kurang. Padahal aset yang terlindung asuransi akan lebih cepat dibangun kembali karena tidak bergantung pada APBN maupun bantuan pihak lain. "Tahun 2019 kita akan memulai mengasuransikan gedung-gedung pemerintah," jelas Sri Mulyani.
Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan masyarakat harus menyadari bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Mitigasi dapat dilakukan slaah satunya pembangunan rumah yang memenuhi building code sehingga tahan terhadap guncangan gempa.
Upaya mitigasi lainnya adalah mematuhi zonasi yang telah ditetapkan misalnya zona rawan bencana seperti sesar gempa, daerah sempadan pantai atau daerah lereng yang tidak boleh dibangun rumah penduduk. "Dengan mitigasi tersebut otomatis akan mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana," jelas Danis.
Indonesia juga berperan aktif dalam meningkatkan kemampuan dan berbagi pengalaman dalam penanganan bencana dengan menjadi anggota HELP (High Level and Leaders Panel), salah satu badan PBB dibidang sumber daya air dan bencana. (Gtv)
