Pejabat Perbendaharaan Satker Ditjen Cipta Karya Dapat Pembinaan

Jakarta – Pembinaan terhadap pejabat perbendaharaan  Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman terhadap manajemen kesatkeran sebagai kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan kepala satker. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Sri Hartoyo saat acara pembekalan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya, di Jakarta, Kamis (13/10).

"Pembekalan tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugas fungsinya dapat berjalan sebagaimana mestinya, baik dalam peningkatan fasilitas layanan kepada masyarakat, maupun koordinasi dengan unit organisasi lain yang terkait," tutur Sri.

Ia menjelaskan bahwa hingga 10 Oktober 2016 realisasi serapan anggaran di Ditjen Cipta Karya baru mencapai 48,97 persen atau Rp 8,6 triliun dari total anggaran Rp 17,6 triliun dan progres fisik baru sekitar 53,78 persen. "Kita harapkan dengan adanya pembinaan tersebut, dapat mengakselerasi proses aktivitas roda organisasi," kata Sri.

Pada kesempatan tersebut ia menginstruksikan kepada para pejabatnya agar melakukan pelelangan dini untuk pekerjaan 2017 nanti. “Sebisa mungkin pelelangan dilakukan pada Oktober 2016, sehingga pekerjaan dapat dimulai Januari 2017,” katanya.

Terkait struktur organisasi satker, Sri menyampaikan bahwa perampingan struktur dan jumlah Satker adalah keharusan sebagai upaya efektifitas dan efisiensi. “Struktur yang ramping dan kaya fungsi akan lebih mendorong pada fokus kerja yang berkinerja tinggi,” ucapnya.

Pada 2016 Ditjen Cipta Karya memiliki  12 Satker Pusat, 132 Satker Pembangunan (sektor),  33 Satker Non Pembangunan,  empat Satker Infrastruktur berbasis masyarakat dan 68 Satker Kabupaten/Kota. Dengan total 256 Satuan Kerja kemungkinan dapat dirampingkan hingga menjadi 182 satker. (Ditjen CK)