Pembangunan Infrastruktur Jalan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta – Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan tercapainya konektivitas antar wilayah, pemerintah telah menetapkan target pembangunan infrastruktur jalan. Karena infrastruktur jalan sangat berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik yang merupakan urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan nasional, serta penghubung antar daerah sebagaimana kondisi geografis Indonesia.
Selain itu, infrastruktur jalan dapat menopang sektor transportasi yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, mobilisasi manusia, aksesibilitas antar wilayah, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.
“Studi menunjukkan, jika hendak memakmurkan rakyat dan menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki jalur distribusi, dan jalur distribusi utama adalah jalan. Karena itu kualitas jalan adalah kualitas perekonomian bangsa,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Yusid Toyib yang diwakili Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Yaya Supriyatna saat memberi sambutan dalam Seminar Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi bertema ‘Konstruksi Perkerasan Jalan dan Optimalisasi Pemeliharaan Jalan,” di Jakarta, Kamis (24/11).
Menurutnya, saat ini jaringan jalan di Indonesia masih di bawah capaian kemantapan jalan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran infrastruktur nasional, rendahnya kualitas hasil pekerjaan perkerasan jalan, minimnya penguasaan teknologi perkerasan jalan, terbatasnya pasokan aspal nasional dan kualitas material aspal yang fluktuatif, dan sebagainya.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, infrastruktur jalan nasional (non tol) dengan tipe perkerasan fleksibel/aspal minyak masih mendominasi sebesar 95,61 persen dengan panjang 38.569,82 kilometer. Untuk tipe perkerasan kaku/rigid hanya sebesar 0,88 persen dengan panjang 338,73 kilometer, sisanya 3,51 persen sepanjang 1.352,61 kilometer adalah jalan tanah.
Pada infrastruktur jalan tol, penggunaan perkerasan rigid lebih mendominasi sebesar 65,71 persen dengan panjang 532,09 kilometer, sementara perkerasan fleksibel sebesar 34,29 persen dengan panjang 277,62 kilometer.
Sementara itu, estimasi kebutuhan (demand) aspal minyak nasional pada 2016 diperkirakan sebesar 1,5 juta ton. Dalam hal ini, PT Pertamina hanya mampu memproduksi aspal minyak nasional sebesar 650.000 ton atau 43 persen dan untuk memenuhi kekurangan tersebut akan dilakukan import aspal minyak.
Upaya mengurangi ketergantungan impor aspal minyak selama ini juga telah dilakukan dengan penggunaan material aspal Buton. Direktorat Jenderal Bina Marga menginformasikan bahwa realisasi pemanfaatan Asbuton Ditjen Bina Marga (2007-2015) baru mencapai 294.408 ton (64,5 persen), dari target rencana sebesar 456.333 ton. Sementara, rencana 2016 yaitu sebesar 105.847 ton untuk panjang jalan 943,74 kilometer baru terealisasi kurang lebih sebesar 40 persen.
Dengan demikian, penggunaan aspal Buton sebagai alternatif pengganti aspal minyak terus didorong dan ditingkatkan. Dalam hal ini, Asosiasi Pengembang Aspal Buton (ASPABI) menyatakan kesiapannya dengan kapasitas produksi sebesar 396.000 ton per tahun untuk tipe Granular, 140.000 ton per tahun tipe Semi Ekstraksi, dan 148.000 ton tipe CPHMA.
Pemerintah saat ini sedang mendorong penggunaan sistem beton pracetak dan prategang karena memiliki sifat efisien, efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan. Semakin mahalnya harga aspal minyak di pasaran dunia, dan secara analisis Life Cycle Cost perkerasan kaku lebih ekonomis dari pada perkerasan lentur serta semakin beratnya beban lalu lintas, penggunaan perkerasan kaku akan semakin meningkat ke depannya sehingga trend pasar produk-produk beton pracetak dan prategang juga meningkat.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar beton pracetak dan prategang, Asosiasi Produsen Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I) pada 2016 tercatat telah memiliki 24 produsen beton pracetak dan prategang dengan total kapasitas produksi terpasang sebesar 25 juta ton. Tentu saja, dalam mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan jalan perlu didukung oleh ketersediaan alat berat konstruksi dan alat berat produksi bidang jalan yang andal.
Yata menanbahkan bahwa data statistik alat berat juga perlu segera dihimpun melalui pelaksanaan kegiatan Registrasi Alat Berat Konstruksi yang difasilitasi oleh Ditjen Bina Konstruksi. “Untuk itu, saya mendorong seluruh penyedia jasa konstruksi dan perusahaan rental alat berat untuk segera melakukan registrasi atas kepemilikan alat berat konstruksi,” ujarnya. (tw)
Download disini