Pembangunan Kota-Desa Saling Memiliki Keterkaitan
Bandung - Terbatasnya lahan dan pesatnya pertumbuhan penduduk kota, seringkali menimbulkan berbagai permasalahan jika tidak dikelola dengan baik. Pesatnya kemajuan teknologi dan transportasi juga mendorong wilayah perdesaan yang dekat dengan kota dipaksa bertransformasi menjadi wilayah perkotaan sehingga menimbulkan persoalan sosial-ekonomi.
Demikian disampaikan Kepala Biro Komunikasi Publik Velix Vernando Wanggai saat membuka diskusi pemangku kepentingan dengan tema "Urban-Rural Linkages" di Bandung, Selasa (14/6). Diskusi ini merupakan rangkaian roadshow pertemuan perisapan atau Preparatory Committee (Prepcom) 3 yang akan dilaksanakan di Surabaya pada 25-27 Juli 2016.
Pembangunan kota dan daerah penyangganya saling mempengaruhi satu sama lain. Konsep hubungan kota-desa juga terus berkembang. Konsep pemisahan kota-desa telah berubah menjadi keterkaitan kota-desa pada tahun 80-an. Kemudian muncul konsep agropolitan karena desa menjadi basis produksi pertanian dan kota sebagai daerah pemasaran.
"Di masa depan batasan kota-desa menjadi semakin tidak jelas, teknologi informasi canggih dan transportasi membuat ibu-ibu rumah tangga di desa menjual produknya secara online sementara kota besar ingin memiliki hutan," kata Delik Hudalah dari Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan/Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB.
Pembicara lain, Dwina Larasati dari Bandung Creative City Forum mengatakan potensi Kota Bandung adalah kreativitas dan kaum muda. Banyak kota kecil disekelilingnya yang mendukung Bandung di bidang kerajinan atau creative industri.
Berbeda dengan Bandung, Kabupaten Kulonprogo merupakan kawasan pendukung bagi Kota Yogyakarta. Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan Urban-Rural Linkages penting dengan mengedapankan pembangunan berbasis ideologi dengan gerakan Beli Kulonprogo, Bela Kulonprogo. Melalui gerakan ini, masyarakat Kulonprogo didorong produktif dan membeli barang-barang yang diproduksi di kabupaten tersebut seperti air mineral, gula kelapa organik dan padi menur.
Sementara itu, mewakili Tim Konsolidasi Indonesia untuk Habitat III, Teti Armiati Argo mengatakan Indonesia dipercaya untuk menjalankan peran strategis mendorong tercapainya kesepakatan Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda-NUA) yang akan ditetapkan dalam sidang Habitat III. "Saat ini sudah terbit Zero Draft NUA yang akan menjadi jawaban tantangan perkotaan 20 tahun mendatang," ujar Teti.
Sebagai informasi, Habitat III merupakan sidang yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) per-20 tahun yang membahas tentang permukiman dan pembangunan perkotaan berkelanjutan, dengan tujuan untuk memastikan komitmen bersama menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Sidang ini akan diadakan di Quito, Ecuador pada 17-20 Oktober 2016 mendatang.
Menuju Habitat III, serangkaian acara persiapan dilakukan untuk merumuskan isu-isu perkotaan di belahan dunia. Majelis Umum PBB dalam Resolusi 67/216 memutuskan untuk membentuk Komite Persiapan (PrepCom) yang terbuka bagi semua negara anggota PBB.
PrepCom1 diselenggarakan di New York, Amerika (17-18 September 2014) dan PrepCom2 di Nairobi, Kenya (14-16 April 2015). Tahun ini, PrepCom3 di Surabaya, Indonesia (25-27 Juli 2016) yang akan dihadiri 193 negara.
Kementerian PUPR menggelar roadshow diskusi dengan pemangku kepentingan di delapan kota dalam rangka persiapan menuju Preparatory Commitee 3 di Surabaya. Melalui kegiatan ini diharapkan masukan dari pemangku kepentingan dapat dibahas dan dimasukkan dalam pembahasan draft agenda baru perkotaan di Prepcom 3 Surabaya.
Kota Bandung menjadi kota ke-7 kegiatan roadshow. Sebelumnya roadshow Prepcom 3 yang dilakukan sejak April 2016, antara lain di Kota Semarang, Denpasar, Yogyakarta, Solo, Palembang, Makasar dan selanjutnya Jakarta yang akan menjadi kota terakhir kegiatan ini.
Tema yang diusung dalam diskusi masing-masing kota berbeda-beda diantaranya Ekologi dan Lingkungan Perkotaan, Kesetaraan dan Kota yang Inklusif, Kohesi Sosial, Urban Framework, Pembangunan Spasial, Ekonomi Perkotaan, serta Perumahan dan Pelayanan Dasar Perkotaan. (gt)
Download disini