Pembangunan Perkotaan, Tak Seorangpun Tertinggal dan Termarjinalkan

Solo, - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) akan bersidang untuk membahas Agenda Baru Pembangunan Perkotaan (New Urban Agenda-NUA). Salah satu dasar isu penting yang diangkat adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu “No one left behind”(tak seorangpun yang akan tertinggal).

Demikian dikatakan Widyaiswara Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Antonius Budiono yang mewakili Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Adjar Prayudi saat membuka kegiatan Stakeholders Discussion dengan tema “Urban and Spatial Planning and Design”, di Solo, Selasa (24/5).

“Salah satu agenda penting dalam pembangunan perkotaan adalah bagaimana menjamin perencanaan ruang sebagai sarana untuk mewujudkan kota yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Sehingga dalam konteks urbanisasi yang semakin cepat tidak seorangpun yang tertinggal dan termarjinalkan,” katanya.

Sementara itu mewakili Tim Konsolidasi Indonesia untuk Habitat III Bakti Setiawan menjelaskan bahwa Kota Solo dapat dijadikan sebagai pembelajaran dalam perencanaan dan rancangan ruang perkotaan.

“Belajar dari Kota Solo, kunci agar tak seorangpun tertinggal dalam pembangunan kota adalah keterlibatan aktif warga kota dan kolaborasi yang setara serta sinergis antar berbagai pemangku kepentingan, dengan peran khusus pemerintah kota sebagai mediator,” papar Bakti.

Walikota Solo F.X. Hadi Rudyatmo mengutarakan ada empat masalah ruang kota yang dihadapi kota Solo antar lain: Pertama, kawasan kumuh, hunian tidak berijin dan kebutuhan prasarana dasar. Kedua, kesenjangan antar wilayah. Ketiga, keterbatasan lahan. Sedangkan keempat, kapasitas pengelolaan.

“Terwujudnya Kota Solo sebagai kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata dan olah raga merupakan visi Kota Solo. Dan pemerintah kota melakukan tugasnya sebagai pelayan masyarakat menggunakan pendekaatan waras, wasis, wareg, mapan, dan papan,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Kota Kita Ahmaf Rifai menambahkan bahwa kerjasama antar pemerintah dan civil sociaty merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan perkotaan karena kota dimulai dari komunitas-komunitas yang ada.

Sebagai informasi, Habitat III merupakan agenda Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang permukiman dan pembangunan perkotaan berkelanjutan, dengan tujuan untuk memastikan komitmen bersama menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Sidang ini akan diadakan di Quito, Ecuador pada 17-20 Oktober 2016 mendatang.

Menuju Habitat III, serangkaian acara persiapan dilakukan untuk merumuskan isu-isu perkotaan di belahan dunia. Majelis Umum PBB, dalam Resolusi 67/216 memutuskan untuk membentuk Komite Persiapan (PrepCom) yang terbuka bagi semua negara anggota PBB.

PrepCom1 diselenggarakan di New York, Amerika (17-18 September 2014) dan PrepCom2 di Nairobi, Kenya (14-16 April 2015). Tahun ini, PrepCom3 di Surabaya, Indonesia (25-27 Juli 2016) yang akan dihadiri 193 negara.

PrepCom3 ini merupakan pertemuan persiapan terakhir dan terpenting menuju Habitat III. Pertemuan tersebut akan menggali masukan dan perspektif akhir dari berbagai negara dan stakeholder lainnya. Isu-isu kunci urbanisasi di kawasan ini yang harus ditangani dan menjadi masukan dalam NUA.

Sebelumnya acara serupa telah diselenggarakan di Kota Semarang (28/04/16), Denpasar (10/05/16), dan Yogyakarta (17/05/16). Kota selanjutnya adalah Palembang, Makassar, Jakarta dan Bandung. Masing-masing dengan topik yang terkait dalam tema Agenda Baru Pembangunan Perkotaan: Kohesi Sosial, Kesetaraan dan Kota yang Inklusif, Urban Framework, Pembangunan Spasial, Ekonomi Perkotaan, Ekologi dan Lingkungan Perkotaan, serta Perumahan dan Pelayanan Dasar Perkotaan. (Iwn)