Pemerintah Kejar Pembangunan Fisik Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR terus mengejar target pembangunan fisik penyediaan rumah untuk masyarakat. Untuk itu di tahun 2017 setidaknya pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat melalui dana APBN sebesar Rp 8,28 Triliun.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyatakan, pemerintah akan tetap fokus untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat. Adanya program satu juta rumah merupakan salah satu wujud nyata perhatian pemerintah dalam sektor perumahan.

"Dana APBN yang tersedia untuk program perumahan yang dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp 8,28 Triliun," ujar Syarif Burhanuddin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).

Syarif menjelaskan, jumlah anggaran tersebut tentunya tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu melalui program satu juta rumah pemerintah juga beruoaya menggandeng peran aktif Pemda, pengembang perumaban, perbankan serta masyarakat untuk mendorong pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.

Dari total anggaran yang tersedia itu, kata Syarif, sebesar 95 persennya atau Rp 7,86 Triliun dialokasikan untuk pembangunan fisik seperti rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas untuk rumah bersubsidi. Sedangkan sisanya untuk non fisik.

"Sebaran pembangunan fisik program pembangunan rumah untuk tahun 2017 sebesar 53,98 persen difokuskan di Indonesia bagian timur dan sisanya 46,02 persen di wilayah barat," tandasnya.

Berdasarkan data yang ada, target pembangunan tahun 2017 sebanyak 142.336 unit. Rinciannya antara lain untuk Rusun (13.253 unit), Rumah Khusus (5.083 unit), rumah swadaya (110.000 unit) dan bantuan PSU rumah bersubsidi (14.000 unit).

Rincian penerima manfaat Rusun sebagian besar adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 10.769 unit, pekerja industri 377 unit, PNS 522 unit, mahasiswa 885 unit, santri 570 unit dan TNI/Polri 130 unit. Sedangkan penerima manfaat rumah khusus paling besar adalah nelayan 2.731 unit, masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal/terpencik 1.410 unit, masyarakat terdampak pembangunan 547 unit dan masyarakat di daerah perbatasan 395 unit.

Untuk penerima manfaat rumah swadaya paling besar adalah masyarakat yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni 106.757 unit, penanangan kumuh 1.116 unit dan pengembangan kawasan pariwisata 2.127 unit.

"Hingga bulan Juli ini progres fisiknya sudah mencapai 42,52 persen. Semoga hingga akhir tahun seluruh targetnya bisa tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat," harapnya.(Ris/Kompu PnP)