PENATAAN RUANG BUKAN HANYA MILIK DJPR, TETAPI SEMUA SEKTOR
Penataan ruang dilaksanakan bukan semata-mata sebagai tupoksi Direktorat Jenderal Penataan Ruang (DJPR), tapi harus menjadi pedoman sektor lain bahkan bagi masyarakat," demikian ditegaskan oleh Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Permadi, pada acara Rapat Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dekonsentrasi Bidang Penataan Ruang Wilayah Jawa dan Sumatera Tahun Anggaran 2014 di Surabaya (6/5).
Dedy juga menambahkan, bahwa setelah era perencanaan tata ruang selesai, kita masuk ke era pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. DJPR serta SKPD di provinsi berperan untuk mendorong agar rencana tata ruang dapat diikuti oleh stakeholder terkait. "Apa yang kita laksanakan saat ini adalah bagian dari pelayanan publik. Selain itu, kita harus responsif terhadap situasi yang berkembang. Koordinasi dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) juga harus terus-menerus dilakukan," imbuhnya.
Menurut Kasi Kebijakan dan Program Endang Sihsetyaningrum, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I merupakan Pembina SKPD Dekonsentrasi Wilayah Jawa dan Sumatera serta pembina substansi di beberapa kegiatan Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah (P3RD). “Selain untuk memonitor pelaksanaan kegiatan, acara ini juga menjadi forum untuk melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tahun 2014,” ungkap Endang.
Acara yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh SKPD Dekonsentrasi bidang penataan ruang dari 14 provinsi dan diisi oleh pemaparan para Kasubdit di Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I mengenai arahan pelaksanaan dan substansi kegiatan dan pemaparan capaian kinerja SKPD. Selain itu, juga dilakukan field trip Kota Surabaya untuk melihat beberapa RTH di Surabaya, yakni Taman Bungkul, Taman Flora, dan Taman Ekspresi.
Hasil dari acara ini adalah penyamaan persepsi mengenai keluaran pekerjaan, potret awal kinerja masing-masing SKPD, dan rencana tindak lanjut SKPD dalam meningkatkan kinerjanya agar lebih baik dibanding tahun sebelumnya. (mut)
