Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2015 Mencapai 94,5%
Penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2015 mencapai 94,5%. Angka itu di atas rata-rata capaian nasional yakni sekitar 92% dan target Kementerian PUPR sebesar 93%. Untuk Tahun 2016 pencapaian penyerapan diperkirakan akan lebih cepat diikuti dengan kualitas yang lebih baik.
Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dihadapan sekitar 17 pempinan redaksi (Pemred) media massa yang hadir dalam " Diskusi Infrastruktur Untuk Negeri " di Gedung Kementerian PUPR Kamis malam (8/1) di Jakarta.
Basuki Hadimuljono menegaskan, dirinya mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi agar masalah penyediaan infrastruktur khususnya bidang PUPR dapat segera diselesaikan. Terkait hal itu, beberapa bendungan (2014) yang sempat mangkrak dapat segera diselesaikan agar manfaatnya juga dirasakan masyarakat. Selain bendungan, pekerjaan lain yang juga harus dirampungkan Basuki adalah merealisasikan 1.026 paket senilai Rp 25,7 Triliun. Angka ini terdiri dari kontrak baru yang sudah ditandatabgani 6 Januari kemarin ditambah paket multi years. "Bila paket-paket ini berjalan kami yakin penyerapan anggaran sekitar 5 – 6% dapat dicapai pada bulan awal tahun 2016," tegas Menteri PUPR.
Ditegaskan, angka 5 -6% pada tahun lalu (2015) diraih Mei – Juni, namun melalui kebijakan lelang dini yang sudah berlangsung sejak Agustus tahun lalu menjadikan Basuki optimis penyerapan anggaran 2016 akan lebih cepat. Sebagaimana motto yang diyakininya yakni bekerja lebih keras. Bergerak lebih cepat dan bertindak lebih tepat.
"Saya menambahkan selain motto tadi kiranya perlu juga ditambah dengan " berjiwa seni" . Karena kompleknya pekerjaan dilapangan pasti butuh improvisasi. Nah improvisasi biasanya dimiliki oleh tenaga SDM yang memiliki jiwa seni," ungkap Basuki yang mendapatkan apresiasi dari para pemred media massa.
Ditambahkan, selain bendungan proyek lainnya yang juga menjadi prioritas tahun ini diantaranya ruas jalan trans papua, jalan2 perbatasan di Kalimantan, pintu-pintu perbatasan negara dan pembangunan rumah atlit berikut rehabilitasi kawasan Gelora Bung Karno (GBK) serta kawasan Olah Raga Jakabaring, Palembang menjelang pesta Asean Games.
Menjawab pertanyaan seputar kekhawatiran masyarakat terhadap pembangunan bendungan, Basuki menjawab, bahwa kasus yang terjadi di Sumedang dalam pembangunan Bendungan Jatigede tidak akan terjadi ditempat lain. Menurutnya kasus Jatigede sangat rumit dan sangat spesial dan itu terjadi lantaran lamanya eksekusi hingga memakan waktu hampir 60 tahun.
"Kasus yang terjadi dapat menjadi pelajaran sehingga tidak terulang dikemudian hari," tutur Menteri PUPR. Acara diskusi berjalan dinamis tersebut, bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara pimpinan Kementerian PUPR dengan para pemimpin redaksi media massa (Sony).
Download disini