Program SDA Harus Terstruktur, Masif dan Fungsional

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Konsultasi Regional dan Peyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 Bidang Sumber Daya Air di Jakarta, Rabu (03/03).

Konsultasi Regional Ditjen SDA merupakan forum koordinasi dan sinkronisasi program tahunan dan sebagai salah satu tahapan penyiapan program yang diselenggarakan guna mensinergikan sumber daya pembangunan bidang SDA. Melalui penyelenggaraan Konreg ini diharapkan dapat dihasilkan rancangan program tahunan yang lebih matang, baik untuk tahap persiapan, konstruksi, operasi, perawatan, maupun pemanfaatan pasca-konstruksi. Program yang dilakukan dengan baik akan sangat membantu pelaksanaan kegiatan yang bermuara pada kualitas pekerjaan yang baik dan sejalan dengan waktu pelaksanaan sebagaimana direncanakan.

Direktur Jenderal SDA, Mudjiadi mengatakan “bahwa kebijakan anggaran belanja 2017 tidak lagi berdasarkan money follow function, tetapi money follow program prioritas”. Penyiapan program dilakukan dengan memperhatikan dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan. “Artinya, harus terstruktur, masif, dan fungsional. Tidak lagi ada pemrograman yang sifatnya sporadis dan tidak langsung fungsional” sambung Mudjiaji.

Tema program prioritas ialah perkotaan, perumahan dan permukiman,  desa dan kawasan perdesaan, kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, kedaulatan energi, pariwisata, kawasan industri dan perbatasan. Sehingga kedepannya setiap proyek pekerjaan yang diajukan harus sesuai dengan program prioritas.

Dalam pidatonya, Mudjiaji mengatakan terdapat 5 hal yang harus dibenahi pada pelaksanaan program 2016, yakni progress fisik dan keuangan, progress lelang, pemanfaatan proses lelang, evaluasi MYC dan evaluasi laporan keuangan dan BMN. Evaluasi laporan keuangan dan BMN harus dilakukan dengan teliti dan teratur karena dapat mempengaruhi opini WTP (wajar tanpa pengeculian). “Jangan sampai Kementerian PUPR tidak mendapatkan WTP karena Ditjen SDA”, tegas Mudjiaji.

Dalam acara yang dihadiri oleh jajaran Direktur Ditjen SDA, Kepala Balai, Kepala Satker, dan PPK di lingkungan Ditjen SDA, dilakukan pula penyerahan buku renstra kepada balai dengan progress terbaik di setiap pulau di Indonesia. (KompuSDA)