Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp 500,3 miliar pada 2017. Rencana alokasi anggaran 2017 tersebut lebih rendah daripada alokasi anggaran 2016 senilai Rp 681,9 mililar dan alokasi anggaran 2015 sebesar Rp 722,9 miliar.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) Kementerian PUPR, Yusid Toyib, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (27/7) mengatakan bahwa terdapat gap dari rencana strategis (Renstra) program pembinaan konstruksi 2015-2019, yang membutuhkan total pendanaan sebesar Rp 5,74 triliun untuk lima tahun.
Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dalam Renstra 2015-2019 akan mewujudkan 10.000 instruktur/asessor pelatihan konstruksi tersertifikat dan menargetkan 750.000 tenaga kerja konstruksi bersertifikat (diantaranya 200.000 teknisi bersertifikat, 500.000 tenaga terampil bersertifikat, dan 50.000 tenaga terampil bersertifikat). Semuanya akan diwujudkan dalam 200 kerjasama strategis dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, LPJK, asosiasi, BUJK, proyek, dan masyarakat jasa konstruksi.
Selain itu, Ditjen Bina Konstruksi juga memiliki target dalam lima tahun ke depan bahwa akan terdapat 30 persen penggunaan beton pracetak, 40 persen pekerjaan konstruksi yang menerapkan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi. Serta terdapat 125 BUJK meningkat menjadi kualifikasi besar, dan terdapat Rp 15 triliun ekspor jasa konstruksi ke luar negeri.
Ditjen Bina Konstruksi pun selaku pembina investasi infrastruktur melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalisasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR, serta mengembangkan potensi baru pembiayaan atau investasi pembangunan infrastruktur PUPR dengan kerjasama pemerintah swasta. (DN)
Download disini