Sektor Perumahan Menjadi Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla hari ini (2/12) di Jakarta membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) Tahun 2015. Pembukaan ditandai dengan pemukulan Gong disaksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  (BPN,) Ferry Mursyidan Baldan dan Ketua REI Eddy Hussy.

Dalam sambutannya Wakil Presiden menghimbau  para pengembang hendaknya menerapkan pola pembangunan rumah seimbang dengan perencanaan yang baik dan menyesuaikan tata ruang kota.  Melalui pola itu akan lebih dirasakan pembangunan yang berkeadilan sekaligus membantu pemerintah. Bila pengembang hanya mementingkan pangsa rumah menengah ke atas, tanpa mempedulikan rumah sederhana sangat dimungkinkan dapat membuka celah-celah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Sebaliknya dengan menerapkan pembangunan hunian pola berimbang maka pengembang selain diuntungkan juga membantu pemerintah dalam mensukseskan program sejuta rumah. Hingga saat ini kebutuhan akan rumah terus meningkat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Permintaan akan rumah (demand) yang begitu besar  hendaknya dapat dijadikan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Berbeda halnya penyediaan rumah mewah yang minim konsumen.

Sektor Perumahan menurut Jusuf Kalla menjadi indikator pembangunan berjalan. Pasalnya, bisnis properti kaitannya begitu erat dengan produksi bahan bangunan (material) dan menyerap begitu banyak tenaga kerja di dalamnya. Bisnis properti sama halnya dengan menggerakkan sektor industri. Oleh karena itu target pencapaian program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah perlu disukseskan. 

“Dengan terwujudnya 1 juta rumah setiap tahun maka ke depan tidak akan menambah daftar panjang masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal,” tegas Jusuf Kalla yang disambut dengan tepukan  dari peserta Rakernas.

Menyikapi permintaan REI terkait dukungan kesiapan lahan untuk pengembang, Wapres menegaskan sebetulnya pengembang lebih pintar ketimbang pemerintah dalam hal pembebasan lahan. Dicontohkan Jusuf Kalla, pemerintah dalam membebaskan lahan yang ratusan ha butuh waktu hingga puluhan tahun. Sementara pengembang cukup 2 – 3 tahun jika hanya butuh lahan ribuan hektar. “REI jauh lebih pintar dalam hal ini (pembebasan lahan) dibanding pemerintah,”tuturnya.

Selanjutnya dikatakan, dalam hal pemberian subsidi kepada MBR. Memang selayaknya demikian. Ini menunjukkan adanya rasa keadilan dari pemerintah kepada mereka. Pasalnya, jika tidak dibantu dikuatirkan akan menimbulkan gejolak. Sudah pasati kita semua tidak menghendaki kejadian itu sampai terjadi. Menyikapi kondisi tersebut pemerintah saat ini tengah memproses nantinya BTN akan dijadikan sebagai Bank Khusus yang menangani masalah Perumahan.  Bila terwujud dimungkinkan Word Bank, Islamic Development Bank (IDB) bersedia membantu pendanaan perumahan di Indonesia. (sony)