Seluruh Pemangku Kepentingan Harus Bergerak Demi Tercapainya 100-0-100

Jakarta - Dalam rangka mencapai target gerakan 100-0-100, yaitu tercapainya 100 persen akses pelayanan air minum, 0 persen kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya terus berupaya meningkatkan penyediaan prasarana dan sarananya di seluruh Indonesia namun pembangunannya tidak hanya masalah infrastruktur melainkan juga perlu dukungan dari seluruh stakeholder.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya yang diwakili oleh Sekretaris Ditjen Cipta Karya, Rina Agustin saat mengisi acara talkshow dalam program Lunch Talk dengan tema "Terus Perbaiki Kualitas Kota" di Berita Satu TV Jakarta, Kamis (21/7). Dalam acara tersebut turut hadir narasumber lainnya yaitu pengamat perkotaan, Amir Hamzah.

Saat ini, Rina menjelaskan, capaian program tersebut adalah 70,97 persen akses aman air minum, 62,14 persen akses sanitasi layak dan tinggal 10 persen penanganan kawasan kumuh. “Memang harus kerja keras, tidak hanya pemerintah pusat tapi semua stakeholder, beberapa kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, pihak swasta dan masyarakat, harus digalang dan digerakkan untuk mencapai tujuan ini (gerakan 100-0-100),” tutur Rina.

Rina optimis bahwa gerakan 100-0-100 dapat tercapai, karena pencapaiannya hingga saat ini terus bertambah. Ia mengatakan, target selanjutnya yang ingin dicapai yaitu penanganan kawasan kumuh yang berkelanjutan, layanan ruang publik yang memadai dan pengelolaan urbanisasi sebagai bagian dari perencanaan permukiman.

Menurutnya, ada dua tantangan utama yang dihadapi, pertama dari internal Kementerian PUPR, ditantang mempunyai kapasitas lebih dari sebelumnya dan harus berlari lebih cepat. Kedua, partner kerja Kementerian PUPR, apakah itu pemda, masyarakat, swasta atau asosiasi profesi harus punya kapasitas yang lebih dari yang selama ini dimiliki.

Senada dengan Rina, Amir Hamzah mengatakan bahwa gerakan 100-0-100 tidak akan mungkin berjalan dengan baik apabila kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat tidak dikembangkan.

“Oleh karena itu, hal penting ke depan adalah setiap kebijakan pemerintah harus didukung program sosialisasi dalam rangka menyadarkan masyarakat, agar tingkat partisipasi mereka (masyarakat) makin hari makin tinggi, sehingga mereka betul-betul sadar bahwa pengorbanan yang kita lakukan saat ini untuk memberikan manfaat pada hari-hari mendatang,” kata Amir. (nrm/ kompuck)