Strategi Penanganan Backlog Perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni Harus Tepat Sasaran

         Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Wilayah Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara ini merupakan RAKORTEK yang keempat di  Sanur Paradise Hotel pada tanggal 16-18 September 2015 acara ini dihadiri oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Dirjen Pembiayaan Perumahan, Para Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Para Kepala Dinas Terkait Bidang Perumahan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Para Tenaga Ahli Anggota DPR-RI Komisi V, Perum Perumnas dan Asosiasi Pelaku Pembangunan Perumahan.

"Rangkaian acara RAKORTEK ini merupakan forum pertemuan antara Ditjen Penyediaan Perumahan dengan Pemerintah Daerah yang pertama kali di tahun 2015 setelah adanya perubahan struktur organisasi Kementerian (penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat)," ujar Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Penyediaan I Nyoman Shuhida.

Lebih lanjut sasaran utama dalam sektor penyediaan perumahan adalah mengurangi backlog perumahan dari 7,6 juta menjadi 5 juta, dan mengurangi rumah tidak layak huni dari 3,4 juta menjadi 1,9 juta. Strategi penyediaan perumahan dalam rangka penanganan backlog dan RTLH melalui pembangunan Rumah Susun, Fasilitasi Penyediaan Rumah Khusus, Fasilitasi Pemberdayaan Rumah Swadaya melalui pembangunan baru rumah swadaya dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan Fasilitasi bantuan PSU rumah umum.

"Strategi lainnya dalam rangka percepatan penyediaan rumah dilakukan  melalui Program Sejuta Rumah. Program ini mengajak seluruh stakeholders bidang perumahan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, Perumnas, Asosiasi Perumahan dan masyarakat) untuk berpartisipasi aktif dalam menyediakan perumahan untuk masyarakat, baik MBR (603.516 Unit) maupun Non MBR (394.484 unit)," terangnya.

Untuk itu, saya berharap agar kesempatan yang baik ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh stakeholders, sehingga akan terjalin suatu kerjasama dan sinergitas program yang pada gilirannya akan dapat mengatasi isu-isu strategis permasalahan pembangunan perumahan, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ungkap Nyoman.

Perlu kami informasikan juga dalam pertemuan ini bahwa mulai tahun depan akan mulai dibentuk Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu bidang penyediaan perumahan di beberapa provinsi. Untuk itu, dalam waktu dekat ini kami akan menyurati para Gubernur agar segera menyiapkan sumber daya untuk pembentukan SNVT di daerah. (kompuPnPerumahan)