Tantangan Pembangunan Infrastruktur PUPR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk membangun infrastruktur konektivitas (jembatan dan jalan), sumber daya air, permukiman dan perumahan masih terdapat tantangan-tantangan. Hal tersebut diungkapkannya dalam seminar Potret Infrastruktur Indonesia dan Harapan 5 Tahun ke Depan, di Kampus ITB, Bandung (23/5).
“Kendati demikian kami sudah menyiapkan visi dan misi serta strategi,”tutur Basuki. Tantangan tersebut diantaranya adalah permasalahan yang terjadi antar kawasan terutama keterbatasan konektivitas, disparitas wilayah, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Selanjutnya, pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang, yang membawa implikasi, besarnya sedimentasi pada badan-badan air, terjadinya longsor, dan daya tampung reservoir yang menurun secara signifikan.
”Lalu, Perubahan iklim yang terjadi saat ini juga mengancam kehidupan perkotaan khususnya kota-kota di kawasan pesisir yang terancam rob akibat fenomena kenaikan muka air laut maupun terjadinya penurunan muka tanah seperti di Jakarta dan Semarang yang terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah secara berlebihan,”tambah Basuki.
Untuk itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ini, Basuki mengatakan mengusung misi mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim, mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi, untuk menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
Mempercepat pembangunan infrastruktur konektivitas untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mewujudkan layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mendukung kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.
Mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.
