(0362) 22248
putr@bulelengkab.go.id
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tujuh Kota Kabupaten Raih Penghargaan Indonesia Attractiveness Award Kategori Infrastruktur

Admin putr | 23 September 2016 | 502 kali

Jakarta - Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur  Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rido Matari Ichwan mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berkesempatan menghadiri acara malam penganugrahan Indonesia's Attractivenness Award 2016 yang diselenggarakan atas kerjasama antara Tempo Media Group dengan Frontier Consulting Group di Hotel Mulia Jakarta, Kamis Malam (22/9).

Pada kesempatan tersebut Rido menyerahkan penghargaan kepada kota/kabupaten terbaik dan potensial kategori infrastruktur yang diraih oleh Kota Bandung, Kota Semarang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Timur.

Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group melakukan pengukuran dan observasi terhadap daya tarik setiap daerah di Indonesia. Keseluruhan pengukuran ini disebut Indonesia's Attractiveness Index (IAI) yang diharapkan mampu memberikan gambaran daya tarik setiap kabupaten maupun tingkat provinsi.

Tujuan pengukuran dan penyebaran hasil pengukuran ini adalah meningkatkan kesadaran kepala daerah akan pentingnya menjadikan daerah sebagai tujuan investasi dan pembangunan daerah. Kemudian memberikan inspirasi kepada kepala daerah guna membangun strategi yang lebih terarah dan jelas di masa depan, serta memberikan informasi kepada para investor terhadap kesempatan bisnis untuk  investasi-investasi di daerah potensial di Indonesia.

Penilaian Indonesia's Attractiveness Index dilakukan terhadap kabupaten/kota dengan melihat indikator besaran pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut, dan kontribusinya bagi PDRB Provinsi. Dari penilaian tersebut, terdapat 99 kabupaten dan 38 kota yang lolos nominasi.

Selain itu juga menggunakan dilakukan pengukuran melalui empat dimensi yakni investasi, pelayanan publik, infrastruktur dan pariwisata. Seluruh dimensi penilaian dilakukan berdasarkan data sekunder dan data primer, kecuali pelayanan publik yang dinilai bedasarkan data primer.

Sedangkan data sekunder untuk dimensi investasi, infrastruktur dan pariwisata berasal dari berbagai instansi seperti BKPM, BPS, Bank Indoensia dan kementerian-kementerian. (Iwn)

Download disini