Unit Layanan Pengadaan dan Pokja Pengadaan Barang Jasa Menjadi Ujung Tombak Kementerian PUPR

Jakarta - Memikul tanggung jawab sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak gampang bahkan sekarang tantangannya lebih berat. Namun keberadaan ULP dan Pokja adalah ujung tombak kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Demikian disampaikan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memberikan arahan pada acara Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan Kementerian PUPR, yang mengangkat tema "Penguatan ULP Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur" di Jakarta, Kamis (8/9).

Rakor yang dihadiri oleh 35 Kepala ULP, 35 Sekretaris ULP, dan 750 Ketua Pokja ini merupakan yang pertama diselenggarakan dengan tujuan membangun koordinasi antar ULP dan Pokja, agar terdapat satu kesatuan langkah serta kesepahaman dalam pengelolaan ULP dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kementerian PUPR, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. 

"Kita (Kementerian PUPR) ditugasi  oleh negara dan diamanahkan oleh rakyat untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya yang tepat waktu dan tepat sasaran," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengingatkan kepada  para ULP dan Pokja serta seluruh jajaran Kementerian PUPR, agar jangan coba-coba bermain dengan dua hal yaitu uang dan narkoba. 

Sementara dalam laporannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Taufik Widjoyono mengatakan bahwa acara ini juga dimaksudkan untuk persiapan pelaksanaan lelang dini paket-paket kegiatan 2017. "Kalau pada 2016 yang lalu telah berhasil dilakukan pelelangan dini untuk paket senilai Rp 6 triliun, maka untuk 2017 diharapkan sudah dapat ditandatangani kontrak kegiatan senilai Rp 40 triliun," katanya.

Diakui Menteri Basuki bahwa pelelangan dini terbukti mampu mempercepat progres fisik dan keuangan. Pada awal September 2015 lalu, progres fisik hanya 37,8 persen dengan progres keuangan 31,88 persen, sedangkan sekarang ini progres fisik meningkat menjadi 51,68 persen dengan progres keuangan 45,02 persen. "Diharapkan tahun depan angka-angka menjadi lebih baik lagi," kata Basuki.

Acara tersebut diisi dengan diskusi dan tanya jawab dengan narasumber Dirjen Bina Kontruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib dengan materinya tentang Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Layanan Pengadaan Kementerian PUPR Sumito dengan materinya Kebijakan Terkait Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pelelangan Dini Tahun Anggaran (TA) 2017 di Lingkungan Kementerian PUPR, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Netty Malemna S dengan Materi tentang Evaluasi Pengadaan Terkait Pengadaan Barang/Jasa, serta Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Kontruksi Kementerian PUPR Darda Daraba dengan materi Pemetaan Kompetensi Pokja di Lingkungan Kementerian PUPR. (iwn)