Wujudkan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi Dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baik
Mataram - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (DJBK) melaksanakan Seminar Nasional Strategi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Mendukung Kinerja Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (23/8). Seminar tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyedia jasa dan pengguna jasa mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik, agar tertib penyelenggaran konstruksi.
“Diperlukan pemahaman bersama seluruhstakeholders, baik pemerintah, pemeriksa keuangan/inspektorat dan penyedia jasa dalam hal interpretasi aturan hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga semua pihak mendapatkan pemahaman yang sama secara menyeluruh,” ujar Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Darda Daraba saat memberikan sambutan dalam acara seminar tersebut.
Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir adalah perubahan ke empat yaitu Peraturan Presiden Nomor 4/2015. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelelangan yang gagal dan menghambat pelaksanaan pekerjaan, sehingga diperlukan peningkatan kecepatan proses pengadaan, penyederhanaan proses pengadaan barang/jasa, serta upaya mendorong penggunaan e-procurement dan e-purchasing.
Pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas. Sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
Inovasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah juga menjadi hal yang wajib dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan. Inovasi yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sekretaris Daerah NTB, Rosyadi H Sayuti saat meresmikan acara seminar tersebut menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi demi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi di NTB. “Seminar nasional ini diharapkan dapat menjadi wadah pertukaran pengalaman dan solusi dari permasalahan yang ada,” kata Rosyadi. (ka)
Download disini