BPIW Akan Siapkan Strategi Untuk Membangun Perkotaan Berkelanjutan

Bali - Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama para pemangku kepentingan berupaya merumuskan kebijakan, strategi dan rencana aksi bersama untuk pengembangan wilayah dan perkotaan di Indonesia agar sesuai dengan perkembangan global dan regional. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matahi Ichwan mewakili Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam acara “Diseminasi Implementasi Agenda Baru Global dan Nasional dalam Pengembangan Wilayah dan Perkotaan di Indonesia” di Bali, akhir pekan lalu.

Menurut Rido, saat ini pengembangan wilayah dan perkotaan di dunia, terutama di negara berkembang berlangsung dinamis. Untuk isu perkotaan di Indonesia yang kerap muncul antara lain, persoalan banjir, kawasan kumuh, kemacetan, sampah, serta akses air minum layak bagi masyarakat.

“Terhadap Isu-isu tersebut, tentunya perlu penyelesaian saat ini dan masa depan,” katanya.

Dalam merumuskan penyelesaian tersebut, lanjutnya, dibutuhkan tata kelola perkotaan dan wilayah yang progresif, adaptif dan inovatif, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai entitas perkotaan dan wilayah.

Rido menjelaskan, agenda pembangunan global 2030 yang memuat Sustainnable Development Goals (SDGs) menekankan peran perkotaan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan. “Pada konferensi Habitat III juga menegaskan komitmen negara-negara di dunia dalam pembangunan perkotaan layak huni dan berkelanjutan melalui Agenda Baru Perkotaan atau New Urban Agenda yang membawa tema sustainable development (pembangunan berkelanjutan-red),” tuturnya.

Ia menjelaskan, berbagai kendala dan tantangan seperti kapasitas kelembagaan pemerintah, pendanaan pemerintah, maupun minimnya jejaring investasi dapat menjadi penghambat pengembangan perkotaan dan kewilayahan di Indonesia. “Untuk itu, sudah seyogyanya mengidentifikasi berbagai peluang sumber daya serta berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di setiap tingkat, guna terwujud pengembangan perkotaan dan wilayah yang berkelanjutan di Indonesia,” ucap Rido.

Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR BPIW, Hadi Sucahyono menyampaikan agenda perkotaan baru merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan. “Setiap negara memiliki isu strategis, karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam mengimplementasikan agenda perkotaan baru,” terangnya.

Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Pekerjaan Umum 2004-2014 Djoko Kirmanto, Perwakilan UN Habitat Fukuoka Bruno Dercon, Salah seorang penulis buku Internasional Guidelines on Urban and Territorial Planning, Imam S Ernawi, Ketua Dewan Eksekutif Kemitraan Habitat, Wicaksono Sarosa serta Lead Municipal Engineer World Bank Indonesia, George Soraya.

Selain itu, hadir juga para peserta mulai dari perwakilan unit organisasi di Kementerian PUPR, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, sejumlah walikota dan bupati, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, kalangan akademis, swasta, asosiasi serta perwakilan  Non-Governmental Organization (NGO). (ris/ind/infoBPIW)