Komisi V DPR RI Meninjau Pembangunan Infrastruktur PUPR di Bali
Bali - Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja pada reses masa persidangan IV 2016-2017, Senin (31/7/2017). Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lazarus tersebut diantaranya mengunjungi Waduk Muara Nusa di Kabupaten Sanur yang akan segera dilakukan revitalisasi pada 2017.
Revitalisasi tersebut bertujuan mengembalikan fungsi dari waduk muara untuk pemenuhan air di kab. Kuta dan sekitarnya sebesar 300 l/t. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu pengerukan sedimentasi yang mengakibatkan berkurangnya 60% tampungan kapasitas air dari 700.000 m3 menjadi 350.000 m3. Pada 2016 telah dilakukan pengerukan sedimentasi sebanyak 60.000 m3 menjadi 360.000 m3 dari total sedimentasi sebanyak 420.000 m3.
"Revitalisasi ini juga dilakukan untuk menjaga pemandangan di waduk muara dan sekitarnya, karna waduk ini terletak di daerah 'etalase' yang bersebelahan dengan bypass", ujar Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida Ditjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ketut Jayada yang turut mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR di Bali.
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Direktur Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Iwan Zarkasi, Kepala Bidang Preservasi dan Peralatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Surabaya Nursakti Yasa, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PUPR Hari Prayogi, Kepala BWS Bali Penida Ketut Jayada, Direktur PPLP Ditjen Cipta Karya Dodi Krispratmadi, Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Johny Subrata dan Inspektur Wilayah 4 Inspektorat Jendral Poltak Sibue.
Rombongan Komisi V DPR RI juga mengunjungi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT) Suwung. IPLT ini memiliki kapasitas 400 m3 yang melayani 700 penduduk daerah Kuta Selatan dan Utara yang menggunakan sistem penyedotan. Secara mekanisme, septic tank warga setempat akan disedot dan diolah secara khusus di IPLT Suwung.
"Di tahun 2017, kita akan mengoptimalisasikan dengan membangun clarifier untuk mengurangi angka Biological Oxygen Demand (BOD) dan Total Suspended Solid (TSS). Hal ini bertujuan melindungi daerah tukat badung untuk penyediaan air bersih", ujar Direktur PPLP, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR Dodi Krispratmadi
Sementara pada infrastruktur Bidang Bina Marga, rombongan juga meninjau lokasi rencana pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai untuk mengurangi kemacetan di bundaran Bandara Ngurah Rai yang merupakan pertemuan 4 ruas jalan, salah satunya ruas Ngurah Rai- Nusa Penida. Underpass dengan panjang 712 meter dan lebar 16 meter menggunakan dana APBN yang diperkirakan sebesar Rp 200 miliar yang masih dalam proses lelang. Underpass ini juga untuk mendukung acara IMF & World Bank Annual Meeting pada Oktober 2018 di Bali.
Terakhir di bidang perumahan, Kementerian PUPR pada 2017 tengah menjalankan program pembangunan rumah swadaya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 2.000 unit di 6 kabupaten/kota. Angka tersebut meningkat dari tahun 2016, sebanyak 1.758 unit di 3 kabupaten/kota. (And)
