Jakarta – Permasalahan pengelolaan sampah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersama-sama, baik oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pemerintah telah meluncurkan Gerakan Indonesia Bersih sebagai bentuk seruan kepada masyarakat untuk lebih peduli mengurangi sampah plastik, tidak membuang sampah ke sungai, dan mengelola sampah harian dengan baik.
Peluncuran Gerakan Indonesia Bersih dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di kawasan Bundaran Hotel Indonesia bersamaan dengan Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day (CFD), Minggu (28/4/2019). Hadir dalam peluncuran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berharap gerakan peduli terhadap kebersihan lingkungan yang diserukan secara nasional dapat diikuti hingga tingkat daerah.
“Program pengelolaan sampah menjadi program Pemerintah yang sangat penting yang harus dilakukan secara terpadu oleh semua pihak. Selain itu yang penting adalah pengelolaan sampah harus memiliki manfaat ekonomi dan lingkungan serta harus dapat mengubah perilaku masyarakat,” kata Menko Luhut Binsar Pandjaitan.
Menko Luhut turut mengapresiasi langkah Kementerian PUPR dalam berkontribusi pada pengurangan limbah plastik di Indonesia. Pada tahun 2018, Kementerian PUPR mulai menggunakan teknologi aspal plastik dalam paket pekerjaan pemeliharaan jalan nasional di beberapa provinsi dan terus dilanjutkan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Pemerintah telah menerapkan berbagai program dalam penanganan masalah sampah melalui program reguler seperti penyediaan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah hingga pengurangan sampah dengan memberdayakan masyarakat melalui program padat karya tunai Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R).
Sementara program khusus diantaranya Program Citarum Harum, pemanfaatan plastik untuk campuran aspal, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Sistem pengelolaan sampah Refuse Derived Fuel (RDF).
“Saya sangat mendukung Gerakan Indonesia Bersih, karena tidak hanya terkait permasalahan buang sampah pada tempatnya, namun bagian dari gaya hidup bersih dan sehat. Untuk itu disamping edukasi dan himbauan, tetapi juga perlu peraturan dan penegakannya yang tegas mengenai larangan membuang sampah sembarang,” kata Menteri Basuki PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Sebanyak 12 kota telah memulai Gerakan Indonesia Bersih dengan mengolah sampah menjadi energi, diantaranya Kota Jakarta, Tangerang, Semarang, Bali, Bandung, Medan, dan Makasar. Selain aspal plastik, Kementerian PUPR juga terlibat dalam program Citarum Harum dengan memperbaiki kondisi Sungai Citarum yang menjadi sumber air bagi 27,5 juta penduduk Jawa Barat dan DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres No.15 tahun 2018 tentang Penataan Sungai Citarum. Penataan dilakukan secara terpadu mulai dari perbaikan badan sungai, penyediaan permukiman baru bagi warga yang direlokasi, penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dan sampah permukaan serta penegakan hukum.
“Sungai Citarum adalah satu pilot project kita, Presiden sudah memerintahkan dicopy ke daerah lain, saat ini sudah mulai terlihat hasilnya,”ujarnya.
Selain upaya struktural dengan membangun infrastruktur persampahan, Kementerian PUPR juga melakukan upaya non struktural yakni mendorong perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat terutama di yang tinggal bantaran sungai melalui berbagai komunitas peduli sungai. (*)